Selanjutnya, surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan mengisi format isian. Dengan adanya ketentuan pendaftaran surat pernyataan pendirian secara eletronik tersebut, berdasarkan naskah akademik UU Cipta Kerja, pendirian PT dapat dilakukan tanpa melalui akta Notaris. (Ketentuan ini lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah), dan telah dikeluarkan PP nomor 8 tahun 2021 demikian bunyi Pasal 153A ayat (3) UU Cipta Kerja.
Oleh karenanya, hal ini mesti menjadi catatan khusus kalangan Notaris, dengan hilangnya peran Notaris dalam Pendirian PT UMK. Berbeda dengan usaha menengah dan besar yang mekanismenya masih mengikuti pembentukan PT seperti biasa. Bandingkan saja dengan pasal 8 UU PT, surat pernyataan pendirian buka akta pendirian dan anggaran dasar perseroan.
Pertanyaannya, apakah pengaturan nama PT. UMK sama dengan PT Biasa sebagaimana diatur dalam PP nomor 23 Tahun 2011?
Sebagai informasi, pemerintah juga akan menghapus kriteria nominal kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008. Jadi kriteria penguncinya seperti aset, modal, omset, nanti akan di atur dalam PP saja agar bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Pada prakteknya dalam pelaksanaan jabatan Notaris harus dipahami, disini Saya garis bawahi, dalam hal ini pemerintah bukan mewajibkan seluruh UMK untuk menjadi perseroan terbatas. Hanya memang, segala kemudahan dan fasilitas tersedia sebagai pilihan bagi UMK yang memutuskan untuk membentuk badan usaha PT. Dan kalau pengusaha tetap mau usaha perorangan, tidak masalah juga, tinggal daftar di OSS saja, Tapi kalau berbadan hukum kan sudah pasti dapat fasilitas, dan bisa lebih kredibel untuk melakukan ekspor produk ke luar negeri.
Bicara soal kewenangan Notaris sebagai pejabat umum tertuang pada UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Ps.1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.
