Untuk itulah, kemudian pemerintah menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, UU Cipta Kerja, PP 8 tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan syarat pendirian PT di tahun 2021 dengan cara menghapus aturan besaran minimal modal dasar dan menggantinya dengan ketentuan yang mengatur bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.
Semakin fleksibelnya ketentuan modal pendirian PT membawa angin segar bagi pelaku usaha yang terkendala batasan minimal ketika akan mendirikan PT.
UU Cipta Kerja ini juga telah mengubah mengenai ketentuan terkait modal perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan, modal di tempatkan dan modal di setor minimal 25 % dari modal dasar pasal 4 angka 1 PP 8 tahun 2021) Namun untuk PT UKM besaran modal tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan ( pasal 4 angka 2 PP 8 tahun 2021) Sedangkan di dalam UU PT disebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Setoran modal minimal harus ada, artinya tidak cukup hanya surat pernyataan dan disampaikan pada saat mendaftarkan untuk mendapatkan pengesahan badan hukum PT ke Kemenkumham dalam 60 hari sejak akta pendirian, dan sejak pernyataan pendirian PT perseorangan. (Pasal 4 ayat 2 PP 8 tahun 2021)
Selanjutnya, UU Cipta Kerja, PP 8 tahun 2021, juga menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Hal tersebut diatur berbeda di dalam UU PT yang menyatakan perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
Dalam hal pengesampingan Ketentuan PT didirikan oleh dua orang atau lebih, Pasal 109 (Angka 2) UU Cipta Kerja, PP 8 tahun 2021 dan Pasal 7 Ayat 1 UU PT menyebutkan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. UU PT mengatur bahwa ketentuan pendirian PT harus dua orang atau lebih tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal. Melalui UU Cipta Kerja, ketentuan tersebut ditambah dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil. Didirikan oleh WNI dan sudah berusia 17 tahun ( pasal 6 angka 2 PP 8 tahun 2021).
Dari ketentuan umur ini apa dasar pertimbangan pemerintah, apakah usia dewasa dalam berusaha dan dapat melakukan tindakan sendiri di depan hukum, mengingat ketentuan umur 18 tahun baru dapat membuat akta otentik dihadapkan Notaris sebagaimana ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris ( UUJN Nomor 30 tahun 2004 jo UUJN Nomor 2 Tahun 2014).
