BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesetaraan gender melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dua Ranperda yang tengah disusun, yakni tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta Pengarusutamaan Gender, mendapat apresiasi dan dukungan luas dari berbagai pihak.
Ketua DPRD Provinsi Bali, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Bali Sugawa Korry dalam rapat Paripurna ke-4 pada Senin (25/3/2024), menyatakan bahwa kedua Ranperda tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memperkuat pembangunan ekonomi di Provinsi Bali, khususnya dalam wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dirancang untuk memberikan kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam mengembangkan UMKM dan perekonomian di Bali. Sementara Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender ditujukan untuk memastikan kesetaraan gender dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan ekonomi.
PJ. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memberikan masukan yang berharga terkait kedua Ranperda tersebut. Masukan tersebut mencakup aspek legal drafting, penyesuaian konsideran, serta ketentuan teknis dalam pemberian insentif investasi.
“Untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum, penambahan materi mengenai ketentuan peralihan dalam pengaturan insentif investasi diusulkan,” ungkap PJ Gubernur Bali.
Terpisah, terkait Ranperda Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyarankan penyesuaian pada konsideran, penambahan dasar hukum, serta peninjauan ulang terhadap ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dan pengenaan sanksi administratif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan implementasi Ranperda berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.
Ranperda tersebut akan dibahas lebih mendalam oleh Tim Teknis dan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan keselarasan dan efektivitas implementasinya.
Capaian Pembangunan Tahun 2023 di Provinsi Bali Mencapai Peningkatan Signifikan
Provinsi Bali mencatat pencapaian signifikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,71%, dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang melebihi Rp 60 Juta. Persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,25%, sementara kemiskinan ekstrem turun drastis menjadi 0,19%.
Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 2,69%, sementara Indeks Gini Ratio menunjukkan penurunan menjadi 0,362. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali juga meningkat menjadi 78,01, melampaui rata-rata nasional.
Pencapaian tersebut didukung oleh implementasi program-program pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. Meskipun menghadapi tekanan signifikan, dengan kekurangan pendanaan sekitar Rp1,9 Triliun, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan langkah-langkah serius untuk mengatasi kondisi tersebut.
APBD Provinsi Bali Tahun 2023 mencatat realisasi anggaran yang baik, meskipun terdapat kekurangan pendanaan yang signifikan. Langkah-langkah rasionalisasi belanja dan penundaan pembayaran kewajiban telah dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut.
Capaian pembangunan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan DPRD Provinsi Bali diharapkan akan terus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Bali. (adv/ads/bpn)
