BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Dalam rapat Paripurna Ke-8 DPRD Provinsi Bali pada Senin, 22 April 2024, sejumlah rekomendasi strategis telah disampaikan oleh anggota Dewan DPRD Provinsi Bali setelah menjalani serangkaian rapat pembahasan yang intensif.
Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2023, Drs. Gede Kusuma Putra, AK., MBA., M.M.
Menurutnya pembahasan tersebut dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Bali yang tergabung dalam Pansus LKPJ DPRD Provinsi Bali. Mereka melakukan kunjungan kerja ke Bappeda dan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25-28 Maret 2024 untuk memperoleh masukan yang relevan guna menyusun rekomendasi.
Beberapa poin penting yang disorot dalam LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 antara lain:
1. Realisasi Program dan Kegiatan : LKPJ mencakup realisasi program dan kegiatan yang sejalan dengan RKPD dan APBD Provinsi Bali Tahun 2023.
2. Indikator Makro : Termasuk pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini.
3. Pelaksanaan Anggaran : Terdapat surplus anggaran serta catatan tentang pembiayaan daerah bersih.
4. Perekonomian Bali : Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,71%, dengan sebagian besar sektor usaha berkinerja positif.
5. PDRB per Kapita : Naik menjadi Rp. 62,29 juta, namun masih di bawah rata-rata nasional.
6. Inflasi dan Indeks Gini : Inflasi menurun menjadi 3,40%, dan Indeks Gini menunjukkan penurunan yang positif.
7. IPM dan Persentase Penduduk Miskin : IPM naik menjadi 78,01, sementara persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,25%.
8. Tingkat Pengangguran : Turun menjadi 2,69%.
Berdasarkan analisis terhadap data tersebut, Dewan DPRD Provinsi Bali menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bali:
1. Peningkatan Investasi : Dorong peningkatan dan pemerataan investasi, terutama di sektor industri pengelolaan hasil-hasil sektor primer.
2. Koordinasi Terkait Penanganan Duktang : Lakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penanganan Duktang untuk menjaga kondusifitas Bali.
3. Perhatian Terhadap PWA : Perhatikan implementasi PWA agar berjalan lancar sesuai harapan dengan mencari celah hukum untuk penyempurnaan regulasi.
“Dengan penuh harapan, kami berharap agar rekomendasi ini dapat diimplementasikan secara efektif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bali,” ungkap Gede Kusuma Putra.
Sepanjang Tahun 2023 Perekonomian Bali mencapai pertumbuhan sebesar 5,71 % meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,84 %. Pada tahun 2023, dari 17 sektor Lapangan Usaha penggerak pertumbuhan ekonomi, sebanyak 14 lapangan usaha berkinerja positif dan 3 lapangan usaha berkinerja negatif.
Lapangan usaha berkinerja positif diantaranya : Sektor Transportasi dan Pergudangan 25,29 %, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 16,16 %, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 13,84 %, dan Sektor Jasa Keuangan 13,35 %. Sedangkan lapangan usaha yang pertumbuhannya masih negatif adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial -1,08 %, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -0,59 %, dan Sektor Jasa Pendidikan -0,15 %.
PDRB per kapita Provinsi Bali tahun 2023 mencapai Rp. 62,29 juta, naik sebesar 10,58% dibandingkan PDRB per kapita Tahun 2022 sebesar Rp. 56,09 juta, namun masih berada di bawah angka rata-rata nasional sebesar 75,00 juta.
Laju inflasi Kota Denpasar yang merupakan cerminan keadaan inflasi Provinsi Bali tahun 2023 mencapai 3,40 persen, turun tajam dibandingkan inflasi tahun 2022 sebesar 6,44 persen.
Indeks Gini Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar 0,362, menurun atau lebih baik dibandingkan Tahun 2022 sebesar 0,363, yang masih termasuk kategori ketimpangan sedang.
Indikator Makro terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada Tahun 2023 mencapai 78,01, meningkat dari tahun 2022 sebesar 76,44. Selama periode 2020- 2023, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,65 persen per tahun dan berada pada level “tinggi”. IPM Bali Tahun 2023 di atas rata-rata IPM nasional sebesar 74,39.
Persentase penduduk miskin di Bali, menurut data BPS September 2023, sebesar 4,25 %, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,53 %. Angka ini merupakan yang terendah di antara provinsi lainnya di NKRI. Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. Secara nasional persentase penduduk miskin sebesar 9,36 %.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2023 tercatat sebesar 2,69 %, menurun dibandingkan posisi yang sama tahun 2022 sebesar 4,80 %.(ads/bpn)
