Rakorda Pencegahan Korupsi
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menerima penghargaan dari KPK RI yang diserahkan Inspektur Khusus Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo bersama Deputi Bidang Kordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko serangkaian Rakorda Pencegahan Korupsi Wilayah V KPK RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (2/5/2024). Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih penghargaan skala nasional. Kali ini, Ibukota Provinsi Bali ini meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dimana, Kota Denpasar ditetapkan sebagai Pemerintah Daerah dengan penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Terbanyak Tahun 2023.

Penghargaan diserahkan langsung Inspektur Khusus Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo bersama Deputi Bidang Kordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko yang diterima Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara serangkaian Rakorda Pencegahan Korupsi Wilayah V KPK RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (2/5/2024). Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Penjabat Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya, Kepala Daerah Korsup Wilayah V, serta undangan lainnya.

Baca Juga :  Wawali Arya Wibawa Buka Taksu Festival SMAN 2 Denpasar 2024, Wadahi Kreativitas Siswa Siswi di Bidang Seni dan Budaya

Deputi Bidang Kordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko dalam kesempatan tersebut menjelaskan, mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersatu-padu mewujudkan tujuan negara dengan mencegah dan memberantas korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan semua orang bisa tergoda. Dimana, dalam upaya pencegahan korupsi, sambungnya, KPK memiliki 3 trisula atau strategi yang dilakukan yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

Ada tiga pendekatan, yakni pertama, tindakan berupa operasi tangkap tangan. Itu untuk memberikan efek jera atau rasa takut untuk korupsi. Kedua, ada pencegahan, ini mengatur atau memperbaiki sistem untuk menghambat jalan supaya orang tidak bisa korupsi lagi, semua dibatasi.

Baca Juga :  Sebagai Ajang Pelestarian Budaya, Wawali Arya Wibawa Buka Sempol Festival 2024

“Terakhir adalah pendidikan kita mengajarkan perilakunya atau membangun budaya antikorupsi, dan ini perlu peran serta semua pihak, termasuk masyarakat,” ajaknya.

Sementara, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih Pemkot Denpasar. Hal ini merupakan kesuksesan bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar dalam mengelola penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Terbanyak Tahun 2023.

Lebih lanjut dikatakan, penghargaan ini membuktikan, bahwa kerja keras dan inovasi Pemkot Denpasar diakui Pemerintah Pusat yang dalam hal ini KPK RI. Tentunya dengan prestasi ini kedepan Pemkot Denpasar terus berupaya maksimal mewujudkan transparansi dan kepatuhan dalam rangka mewujudkan Good Governance.

“Penghargaan ini akan kami jadikan motivasi untuk terus berusaha memberikan inovasi dan program kerja dalam mendukung terciptanya Good Governance,” ujar Jaya Negara.(bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News