OJK
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengumumkan bahwa Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali tetap solid dan stabil hingga Maret 2024. Hal ini ditopang oleh permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang stabil, dan profil risiko yang terjaga, meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global yang tidak menentu.

Pada triwulan pertama tahun 2024, ekonomi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,98 persen year-on-year (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan IV tahun 2023 yang sebesar 5,86 persen yoy. Pertumbuhan ini juga melampaui rata-rata nasional yang mencapai 5,11 persen, menjadikan Bali sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam di Indonesia.

Sektor perbankan di Bali menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Penyaluran kredit mencapai Rp106,12 triliun, tumbuh 6,52 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan 3,46 persen yoy pada Maret 2023. Kredit Bank Umum tumbuh 6,92 persen yoy mencapai Rp93,17 triliun, sementara kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tumbuh 3,79 persen yoy menjadi Rp12,95 triliun.

Pertumbuhan kredit didominasi oleh kredit investasi yang naik 18,17 persen yoy, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi Bali. Kredit sektor konsumtif dan perdagangan besar serta eceran menyumbang sebagian besar dari penyaluran kredit, masing-masing sebesar 34,21 persen dan 29,97 persen. UMKM di Bali menerima 53,13 persen dari total kredit dengan pertumbuhan 8,42 persen yoy.

Baca Juga :  Gerindra Mantap Dukung Tamba-Ipat, De Gadjah: Bukan Masalah Jika Non-Kader!

Penghimpunan DPK mencapai Rp174,46 triliun, tumbuh 19,18 persen yoy. Meski pertumbuhannya melandai dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan ini didukung oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp15,07 triliun.

Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Maret 2024 tercatat sebesar 60,83 persen, menurun dari 68,06 persen pada Maret 2023. Rasio LDR yang moderat ini menunjukkan penghimpunan DPK yang lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit, mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat Bali.

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross menurun menjadi 3,12 persen dari 3,35 persen pada Maret 2023. Rasio NPL net juga sedikit turun menjadi 1,77 persen.

Restrukturisasi kredit akibat dampak Covid-19 terus menurun, dari Rp45,80 triliun pada Desember 2020 menjadi Rp15,19 triliun pada Maret 2024, hampir setara dengan penurunan nasional yang mencapai 72,52 persen. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mendominasi restrukturisasi kredit di Bali.

OJK Bali terus mendorong perbankan untuk memperkuat permodalan dan menjaga likuiditas melalui pengawasan ketat dan pembinaan. Kualitas laporan keuangan perbankan juga diharapkan semakin baik dengan penerapan praktik terbaik standar keuangan.

Jumlah investor pasar modal di Bali tumbuh signifikan, dengan jumlah investor saham mencapai 123.161 SID, naik 25,48 persen yoy. Nilai kepemilikan saham juga meningkat menjadi Rp4,76 triliun. Pembiayaan dari perusahaan pembiayaan mencapai Rp11,20 triliun, tumbuh 18,44 persen yoy, meski melandai dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga :  OJK dan Kemenlu RI Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Perlindungan Konsumen dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan

Fintech peer-to-peer lending juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp1,05 triliun, naik 55,39 persen yoy. Penyaluran pembiayaan melalui modal ventura tumbuh sebesar 3,36 persen yoy menjadi Rp89,30 triliun.

OJK Bali aktif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi yang menjangkau ribuan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas dan UMKM. Edukasi dilakukan secara tatap muka dan online, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga keuangan.

Dalam rangka Hari Konsumen Nasional, OJK Bali bersama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung mengadakan edukasi bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan akses ke layanan keuangan serta mencegah investasi ilegal.

Dengan berbagai kebijakan dan sinergi yang dilakukan, OJK optimis bahwa stabilitas sistem keuangan di Bali akan terus terjaga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (ads/bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News