BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat kinerja sektor jasa keuangan (SJK) di Bali hingga posisi April 2026 tetap tumbuh positif dan berada dalam kondisi stabil. Pertumbuhan intermediasi perbankan, peningkatan jumlah investor pasar modal, serta terjaganya kualitas pembiayaan menjadi indikator kuat bahwa sektor keuangan terus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman mengatakan, di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, stabilitas sektor jasa keuangan di Bali masih terjaga dengan baik.
“Stabilitas sektor jasa keuangan di Provinsi Bali tetap solid. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit, penghimpunan dana masyarakat, perkembangan pasar modal, serta industri keuangan non-bank yang terus mendukung aktivitas perekonomian daerah,” ujar Parjiman di Denpasar, Sabtu (4/7).
Menurut Parjiman, penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank hingga April 2026 mencapai Rp121 triliun, atau tumbuh 6,41 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh lebih tinggi, yakni 9,14 persen menjadi Rp147,64 triliun.
Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh peningkatan kredit investasi yang naik 16,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya dukungan perbankan terhadap ekspansi usaha dan investasi jangka panjang di Bali.
“Pertumbuhan kredit investasi menunjukkan kepercayaan pelaku usaha yang terus meningkat sekaligus memperkuat pembiayaan sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi Bali,” kata Parjiman.
OJK juga mencatat lebih dari separuh penyaluran kredit di Bali disalurkan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebanyak 51,26 persen kredit perbankan mengalir ke UMKM dengan pertumbuhan 5,23 persensecara tahunan.
Di sisi lain, sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman menjadi sektor dengan pertumbuhan kredit nominal terbesar, yakni bertambah sekitar Rp2,10 triliun atau meningkat 15,46 persen. Menurut Parjiman, kondisi tersebut mencerminkan terus pulih dan menguatnya industri pariwisata Bali.
Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan mencapai Rp207,54 triliun, tumbuh 6,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kualitas kredit juga semakin membaik, terlihat dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross yang turun menjadi 2,60 persen, lebih rendah dibandingkan 3,21 persen pada April 2025.
“Profil risiko perbankan tetap terjaga. Penurunan NPL maupun Loan at Risk menunjukkan kualitas aset perbankan semakin baik sehingga memberikan ruang yang lebih kuat bagi sektor perbankan untuk terus menyalurkan kredit secara sehat,” jelasnya.
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Bali terus meningkat. Hingga April 2026 tercatat 404.965 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 32,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai kepemilikan saham masyarakat Bali juga meningkat signifikan menjadi Rp8,25 triliun, naik 46,85 persen secara tahunan.
Pada industri jasa keuangan non-bank, pembiayaan modal ventura tumbuh cukup tinggi sebesar 28,53 persen menjadi Rp117,62 miliar, sementara pembiayaan melalui fintech peer-to-peer lending juga meningkat 28,15 persen menjadi Rp2,20 triliun.
Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK Bali juga terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan. Hingga Mei 2026, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 74 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau hampir 7.000 pesertasecara langsung dan sekitar 66.000 masyarakat melalui media sosial. Bersama lembaga jasa keuangan melalui program GENCARKAN, total kegiatan edukasi di Bali telah mencapai 491 kegiatan dengan lebih dari 452 ribu peserta.
Parjiman menegaskan OJK akan terus memperluas edukasi keuangan melalui berbagai program kolaboratif bersama pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, perguruan tinggi, hingga masyarakat desa.
“OJK optimistis sektor jasa keuangan di Bali akan tetap stabil, kontributif, dan tumbuh berkelanjutan melalui penguatan pengawasan, sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Parjiman juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap investasi ilegal dan berbagai bentuk penawaran jasa keuangan yang tidak berizin.
“Masyarakat kami imbau selalu memastikan aspek legal dan logis sebelum menggunakan produk keuangan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal,” tutupnya. (*/bpn)