Apel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2018

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan upacara serangkaian dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2018 di Lapangan Lumintang, Denpasar, Senin (21/5/2018).

Upacara bendera dihadiri oleh Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, selaku pembina upacara, jajaran OPD dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar, serta para siswa siswi di Lingkungan Kota Denpasar.

Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara yang disampaikan oleh Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, menyatakan bahwa dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2018, harus dimaknai dengan upaya-upaya penyadaran setiap masyarakat untuk mengembangkan diri, merebut setiap peluang dalam meningkatkan kapasitas diri yang dibuka oleh berbagai pihak baik pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat sendiri.

Sesuai dengan tema yang diambil yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia di Era Digital, diamanatkan Presiden Jokowidodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla  pada butir ke-5 dari Nawacita bahwa dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dilakukan melalui peningkatakn kualitas pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut berimbas pada meningkatkanya perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Lebih lanjut juga disampaikan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sumber daya yang terbatas, sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) terfasilitasi dengan kapasitas serta kapabilitas yang sangat luas untuk dikembangkan. Terlebih pada era sekarang sudah bukan saatnya untuk terdiam.

Era sekarang ini momentum yang menuntut kita untuk tidak buang-buang waktu dan energi dengan fokus pada pengembangan. Filosofi sapu lidi, harus dimaknai dengan bijak untuk saling merangkul. Jangan sampai ikatan sapu lidi tersebut tercerai berai karena hal-hal provokasi. Terlebih, keberadaan bonus demografi menyuguhkan keuntungan dan menjadi masa keemasan Bangsa Indonesia. Keuntungan bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan produktif.

Generasi milenial yang terpapar oleh masifnya perkembangan teknologi informasi menjadi peluang sekaligus ancaman.

Maka dari itu, SDM harus mampu menjadikan hal tersebut sebagai acuan agar perkembangan teknologi di era digitalisasi dapat mendatangkan manfaat. Persatuan dalam memecahkan masalah sangat diperlukan demikian juga dalam konteks menghadapi era digitalisasi maka semua harus berada dalam irama yang sama untuk mendapatkan kebermanfaatan menuju pembangunan ke arah yang lebih baik.

“Pengetahuan dan ketrampilan harus seimbang, mengkhusus untuk generasi muda yang akan membawa kejayaan bangsa kedepannya, mari maknai peringatan ini sebagai acuan dalam merefleksikan diri,’’ ungkap Rai Iswara.

Di Kota Denpasar sendiri, Pemerintah memang menjadikan pembangunan kualitas SDM sebagai fokus utama, selain pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dilakukan karena Pemkot Denpasar sadar betul bahwa Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat menentukan percepatan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Sekda Kota Denpasar AA Rai Iswara seusai upacara berlangsung. “Definisi pembangunan di era digital, diaplikasikan Pemkot Denpasar dengan penguatan SDM dengan pengembangan Teknologi untuk keberhasilan pembangunan,’’ tambahnya. (humas-dps/bpn)

Pemkot Denpasar Sidang Tipiringkan 34 Pelanggar Perda

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Sebagai bentuk penegakan terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan menciptakan Denpasar yang aman, nyaman dan bersih, Pemerintah Kota Denpasar secara berkesinambungan terus melaksanakan Tindak Pidana Ringan (Sidang Tipiring) bagi masyarakat pelanggar Perda di Kota Denpasar. Dimana, kali ini sedikitnya 34 orang pelanggar Perda turut di sidang tipiringkan Senin (21/5/2018) di Kantor Camat Denpasar Utara.

Dari 34 empat yang melanggar Perda dalam Sidang Tipiring hanya datang 13 orang diantaranya 8 orang pelanggar IMB, 1 orang pelanggar PKL, 2 orang KTR dan 2 orang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Sidang yang dipimpin Hakim Novita Riama SA, MH didampingi Panitera Agustin Maliyani SH dan Jaksa Yudhi Purwanta menjatuhkan denda kepada pelanggar mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 1.5 juta. ‘’Denda paling besar dijatuhkan kepada Warung Laklak Men Gabrug dan Warung Ikan Bakar karena sudah dua kali mengikuti Sidang Tipiring, namun belum juga memiliki IMB. Sehingga Hakim menjatuhkan denda sebesar Rp 1.5 juta,’’ ungkap Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Denpasar I Made Poniman disela-sela sidang.

Lebih lanjut pihaknya mengatakan, penertiban dapat dilakukan beberapa Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Denpasar. Seperti halnya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang menangani pelanggaran Perda Kebersihan melalui Sidang Tipiring karena mereka memiliki satuan tugas yang bertugas peninjauan kebersihan.

Lebih lanjut dikatakan, Sidang Tipiring kali ini digabung menjadi satu antara penjaringan yang dilakukan oleh Satgas Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan Satpol PP Kota Denpasar. Namun Sidang Tipiring yang dilakukan DLHK khusus tentang sampah dan limbah. Sedangkan Satpol PP Kota Denpasar melakukan penjaringan kepada masyarakat tentang pelanggaran Perda 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan pelanggar Perda 5 tahun 2015.

Khusus untuk pelanggar KTR menurut Poniman dari bulan Januari hingga Mei 2018  ini jumlah yang melanggar sebanyak 125 orang. Dari jumlah itu sebagian besar terjaring di kawasan Rumah Sakit Sanglah. Untuk menekan jumlah pelanggar, dalam penertiban langsung melibatkan pihak rumah sakit. Bagi yang melanggar pihaknya langsung melakukan Sidang Tipiring di tempat terbuka. “Dengan harapan agar masyarakat mengetahui dan mengerti bahwa pelanggar itu harus diadili. Selain itu kegiatan ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa merokok sembarang, berjualan di trotoar, mendirikan bangunan tanpa IMB dan membuang sampah sembarangan merupakan melanggar Perda,” paparnya.

Sementara itu Kabid Pengelolahan Sampah dan Limbah B3  Ketut Adi Wiguna mengatakan, Sidang Tipiring harus dilakukan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang. Selain itu Sidang merupakan langkah cepat untuk melakukan penyadaran masyarakat. ‘’ Oleh karena itu DLHK tetap melakukan Sidang Yustisi sebagai langkah untuk sosialisasi Perda Kota Denpasar,’’ ungkapnya.

Adi Wiguna menambahkan, dengan adanya Peraturan Presiden RI No. 97 tahun 2017 tentang Jakstranas (kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga). Dari Jakstranas tersebut semua kabupaten dan kota di dorong untuk membuat Jakstrada (kebijakan strategis daerah) untuk pengurangan sampah di tingkat hulu sebanyak 30 %.

Menurutnya, Jakstrada juga dapat mendorong masyarakat memilah sampah  ditingkat rumah tangga sehingga 30 % naik menjadi  lebih dari 35%. Semakin naik persentasenya semakin bagus karena dapat mengurangi  bebas di TPA. Dari acuan tersebut di tahun 2018 pihaknya membentuk 200 bank sampah. Untuk mensukseskan hal ini pihaknya telah melakukan sosialisasi di tingkat banjar dan desa-desa. ‘’Kami Di Kota Denpasar melalui DLHK Kota Denpasar telah mengunjungi 10 Dusun di Desa Peguyangan Kaja untuk membentuk bank sampah tersebut. Dengan membentuk 200 bank sampah kami optimis mengatasi 30 persen lebih  masalah sampah,’’ terangnya. (ayu/humas-dps/bpn)

Pemkot Denpasar Berikan Ratusan Kartu Lansia

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari usia kandungan sampai lanjut usia (lansia). Untuk lansia sendiri Pemerintah Kota Denpasar telah mempunyai berbagai program salah satunya dengan memberikan kartu lansia bagi lansia yang tidak mempunyai keluarga (tidak ada yang merawat) sebanyak 425 kartu.

Penyerahan kartu lansia diserahkan secara simbolis oleh Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mewakili Plt. Walikota IGN Jaya Negara yang didampingi Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Kerti Rai Iswara, Ketua Gatriwara Ny. I Gusti Ngurah Gede dan Kepala Dinas Sosial I Made Mertajaya dan perwakilan dari BPD, saat peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (Halun) yang dipusatkan di lapangan parkir Gedung Sewaka Dharma, Minggu (20/5/2018).

Puncak Halun di Kota Denpasar diawali dengan penampila ratusan lansia yang menarikan tari pendet dan membawakan beberapa lagu.

Ditemui disela-sela kegiatan Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mengatakan kegiatan ini bersandar pada tema kesejahteraan. Diharapkan melalui Halun para lansia diberikan kebahagian. Pemerintah Kota Denpasar selain memperhatikan bidang palayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan sosial juga memperhatikan bagaimana mewujudkan masyarakat bahagia.

Masyarakat bahagia dapat terwujud melalui orang tua dengan membuat para lansia senang, nyaman dan damai sertai ada rasa dihargai dan dihormati. Pemerintah Kota Denpasar secara berkesinambungan selalu memperhatikan para lansia mulai dari pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit termasuk juga kesejahteraannya.

“Pemerintah Kota Denpasar selalu memperhatikan kesejahteraan para lansia salah satunya dengan memberikan ruang berkativitas bagi para lansia seperti pada peringatan Halun ini,” ujar Rai Iswara.

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Made Mertajaya menambahkan untuk peringatan Halun di Kota Denpasar telah dilaksankan berabagai kegiatan. Semua kegiatan tersebut melibatkan langsung para lansia seperti tari pendet massal, lomba busana ke pura, kegiatan megenjekan dan lomba joged bumbung. Selain memberikan wadah aktivitas bagi para lansia pihanya juga mengadakan pengobatan geratis yang bekerjasama dengan IDI cabang Denpasar.

“Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para lansia,” ujarnya.

Selain memberikan ruang berkativitas Pemerintah Kota Denpasar juga telah memberikan bantuan sembako tiap bulan melalui kartu lansia. Menurut Mertajaya kartu lansia ini diberikan pada lansia yang tidak mempunyai keluarga atau tidak ada yang merawat. Sehingga dengan demikian para lansia yang tidak mempunyai keluarga atau tidak terawat dapat diringankan terutama untuk memperoleh sembako. Untuk lansia yang mendapatkan kartu ini Merta Jaya mengaku berdasarkan usulan dari desa/lurah yang telah didata oleh banjar/lingkungan yang ada di Kota Denpasar.

 “Kami harapkan semua lansia di Kota Denpasar kedepannya benar-benar merasa nyaman karena adanya perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar,” ujarnya. (gst/humas-dps/bpn)

PKK Kota Denpasar Gelar Workshop Pemahaman Pakaian Adat dan Bebantenan

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Belakangan ini banyak terjadi penyimpangan cara berpakaian adat ke pura dan pakain pengantin sudah tidak sesuai dengan pakem yang ada. Bahkan berpakaian adat ke pura sudah tidak sesuai dengan estetika seperti memakai kain kamen selutut. Tentunya ini  harus mendapatkan perhatian serius sehingga tidak terus menyimpang.

Demikian disampaikan Plt. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara yang didampingi Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Kerti Rai Iswara disela-sela workshop pakaian adat kepura dan pengantin serta workshop bebantenan yang dilaksanakan berkaitan PKB ke-40 di Kota Denpasar, Sabtu (19/5/2018) di Gedung Sewaka Dharma.

Workshop yang dibuka Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mewakili Plt. Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dihadiri juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa IB Alit Wiradana dan diikuti seluruh anggota PKK, DWP dan WHDI Kota Denpasar.

“Banyak saya temui busana pengantin yang memakai bahan-bahan tile, yang tentuya mengurangi nilai etika dan estetika dari busana tradisional pengantin Bali. Selain itu, kain yang dipakai juga memiliki belahan di tengah dan membuat para pengantin tersebut tidak nyaman,” ujarnya.

Sagung Antari Jaya Negara tidak menampik bahwa perkembangan mode dan inovasi tren busana dari para desainer di Bali tentunya tidak bisa dibendung.

“Namun, hendaknya pada upacara yang bersifat sakral seperti pernikahan adat, pengantinnya menggunakan busana sesuai dengan pakem daerah masing-masing yang mengandung makna filosofis,” ujarnya. Ia berharap dengan adanya acara workshop busana ini dapat memberikan manfaat dan masukan yang positif bagi seluruh masyarakat Denpasar, agar turut menjaga pakem dan filosofi busana Bali di tengah arus globalisasi dan tren mode yang berkembang saat ini.

Pada kesempatan tersebut dihadirkan materi workshop disampaikan oleh dua narasumber yaitu desainer Bali Anak Agung Ngurah Anom Mayun (A3) yang menyampaikan materi mengenai busana adat ke pura dan busana pengantin modifikasi. Dan Ida Ratu Gde Made Putra Kekeran tentang tata cara membuat banten tebasan raja singa, tebasan pasupati, tebasan sabrah rah dan penggunaan dhupa dan dhipa dalam upacara hindu.

Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara menambahkan warkshop ini merupakan salah satu untuk meningkatkan kreativitas untuk mendukungi visi dan misi kota Denpasar yang kreatif. Disamping juga untuk meningkatkan pemahaman tentang materi workshop yang diberikan.

Sedangkan untuk kain (kamen) harus ditata secara rapi dan menutupi kaki, sedangkan untuk alas kaki hendaknya menggunakan bahan yang nyaman, selain itu aksesoris dan rias wajah yang digunakan untuk ke pura juga tidak boleh berlebihan.

Anak Agung Ngurah Anom Mayun mengatakan saat ini banyak ada modifikasi pakaian adat termasuk pakaian pengantin. Meski demikian Ia berharap agar tetap berpatokan pada pakem yang telah ada selama ini. Karena dalam berpakaian terutama pakaian pengantin harus disesuaikan dengan tingkatan upacara yang dilaksanakan yaitu nista, madia dan utama.(gst/humas-dps/bpn)

Ditandai Tarian Geni Natyam, PKB ke-40 Di Kota Denpasar Resmi Dibuka

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Gelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) ke- 40 memang masih sebulan lagi, sebagaimana pelaksanaan tahun sebelumnya, seluruh kabupaten/kota di Bali turut menggelar ajang seni tahunan ini di wilayah masing-masing. Pemkot Denpasar melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang turut menggelar PKB ke-40 tahun 2018 ini dengan mengangkat tema senada dengan PKB ke-40 Provinsi Bali yakni ‘Teja Dharmaning Kahuripan’ yang mengandung makna api sebagai sepirit penciptaan. Kegiatan tahunan yang mengambil tempat di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Jumat (18/5/2018) malam yang ditandai pementasan Tarian Geni Natyam yang dilanjutkan Penyulutan Api Obor oleh Plt. Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, Forkompinda Kota Denpasar, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar, serta Tim Pembina Kesenian Kota Denpasar.

Diwawancarai disela pembukaan, Plt. Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan bahwa Denpasar merupakan kota kreatif yang berwawasan budaya. Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya mengatakan bahwa Pemkot Denpasar secara berkesinambungan memberikan dukungan terhadap perkembangan dan kelestarian kesenian di Kota Denpasar. Salah satunya adalah dari pelaksanaan PKB ke-40 di Kota Denpasar ini yang tentunya dapat menjadi momentum dalam penguatan seni dan budaya di Kota Denpasar. “Pelaksanaan PKB ke-40 di Kota Denpasar ini dpat menjadi momentum dalam menguatkan seni dan budaya sebagai ajang pelestarian seni budaya di Kota Denpasar,” paparnya.

Sementara, Kadis Kebudayaan Kota Denpasar selaku Ketua Panitia, IGN Bagus Mataram dalam laporanya menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan PKB di Kota Denpasar secara umum adalah untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seniman Kota Denpasar untuk berekspresi. Dari gelaran PKB di Kota Denpasar setiap tahunya terus tercipta sebuah garapan seni baru. Hal ini menunjukan bahwa seniman dan seni di Kota Denpasar terus berkembang. Kendati demikian, pakem-pakem tradisional tetap dipertahankan. “Semangat seniman Denpasar dalam menciptakan garapan seni inilah yang perlu dimaknai sesuai dengan Tema PKB yakni ‘Teja Dharmaning Kahuripan’ yang bermakna api sebagai sepirit penciptaan,” jelasnya.

Selain itu, Ngurah Mataram mengatakan bahwa PKB di Kota Denpasar ini sebagai ajang untuk menunjukan kesiapan seluruh duta kesenian Kota Denpasar yang akan unjuk kebolehan pada PKB ke-40 Provinsi Bali pada Bulan Juni-Juli mendatang. “Seluruh sekaa dan tim kesenian Kota Denpasar yang terdiri dari 30 materi dengan 32 Tim kesenian yang melibatkan sedikitnya 2.500 orang mulai dari anak-anak PAUD, remaja, dewasa, bahkan lansia keseluruhanya telah siap 100 persen untuk tampil di PKB tahun 2018 ini, uniknya Kota Denpasar menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang menampilkan pementasan Gong Kebyar Anak-anak dan Lansia,” ujar Ngurah Mataram.

Ngurah Mataram menambahkan, PKB ke-40 di Kota Denpasar sedianya akan berlangsung selama dua hari yakni mulai dari tanggal 18 Mei-19 Mei. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi Pementasan perwakilan Duta Kesenian Kota Denpasar, Workshop Bebantenan serta Pelatihan Tata Busana untuk PKK yang ada di Kota Denpasar. (humas-dps/bpn)

Kelurahan Sumerta Petakan 333 Orang Penduduk Pendatang 

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Untuk meningkatkan keamanan serta menjaga kondusifitas di Kota Denpasar khususnya di Kelurahan Sumerta Kecamatan Denpasar Timur dan menindaklanjuti instruksi Plt. Walikota Denpasar, I.G.N Jaya Negara terkait dengan pelaksanaan sidak serentak bagi penduduk pendatang, Kelurahan Sumerta menggelar sidak administrasi  kependudukan  yang dipimpin Camat Denpasar Timur, Dewa Made Puspawan didampingi Lurah Sumerta, I Made Tirana dan Perbekel Sumerta Kelod, I Gst Ketut Suardana, Kamis (17/5/2018) lalu. Pelaksanaan sidak ini turut melibatkan Polsek Denpasar Timur, Satpol PP Kecamatan, Linmas Kelurahan, LPM Kelurahan, Babinsa, Polmas, Pecalang, serta Instansi terkait lainnya.

Camat Denpasar Timur, I Dewa Made Puspawan ditemui disela-sela kegiatan mengatakan sidak ini diselenggarakan serangkaian untuk lebih meningkatkan kondusifitas keamanan serta menindaklanjuti instruksi langsung dari Bapak Plt. Walikota Denpasar. Selain itu kegiatan ini juga untuk mengantisipasi terjadinya tindak kerawanan sosial dan kejahatan pasca terjadinya berbagai teror di negeri ini.

“Kami tidak melarang penduduk datang ke Kota Denpasar, namun kita mengharapkan agar para penduduk pendatang tersebut melengkapi diri dengan kartu identitas diri yang lengkap, sehingga memudahkan pengawasan dilingkungan kami, sehingga semua penduduk setempat maupun penduduk pendatang merasa aman,” kata Puspawan. Ditambahkannya, kegiatan ini juga bertujuan menciptakan stabilitas keamanan khususnya di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar pada umumnya pasca terjadinya teror yang terjadi di negeri ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Lurah Sumerta, I Made Tirana mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk menjaga kondusifitas keamanan di Kelurahan Sumerta dan menindaklanjuti instruksi dari Bapak Plt. Walikota. Sidak ini menurut Tirana juga untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta melakukan pengawasan dilingkungan Kelurahan Sumerta sehingga bisa tercipta suasana yang aman dan tertib.

Dari sidak ini, Tirana mengharapkan kesadaran semua masyarakat terutama kepada para pemilik rumah kos, untuk segera melaporkan penduduk pendatang yang kos di rumahnya. Kalau ada penduduk pendatang yang tidak memiliki identitas, pihaknya berharap agar segera lapor diri.

“Kedepannya sidak-sidak seperti ini akan tetap kami lanjutkan guna menciptakan kondusifitas di lingkungan Kelurahan Sumerta tetap terjaga dan penduduk pendatang bisa lebih tertib adminstrasi,” katanya. Selebihnya Tirana mengatakan, dari sidak ini pihaknya berhasil menjaring 71 orang penduduk pendatang dari luar Bali dan 262 orang dari luar Denpasar. Dari jumlah seluruhnya  mereka sebenarnya membawa identitas diri berupa KTP, hanya saja mereka tidak melapor diri kepada Kaling diwilayahnya masing-masing.

Sementara salah satu penduduk pendatang, Julianus (37) yang kesehariannya bekerja sebagai pegawai serabutan  asal Kupang mengaku akan segera melengkapi diri dengan keperluan administrasi dan akan segera melapor diri. “Sebenarnya saya baru tinggal di tempat ini, nanti sehabis sidak saya akan segera melapor diri kepada bapak kepala lingkungan,” kata Julianus. (ngurah/humas-dps/bpn)

Pemkab. Badung dan Pemkot Denpasar Tandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

BALIPORTALNEWS.COM – Guna mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas serta Bebas dari KKN, Pemkab Badung dan Pemerintah Kota Denpasar beserta Jajaran Muspida menandatangani Kesepakatan Zona Integritas di Ruang Sidang Utama Cakra di Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar, Rabu (16/5/2018) kemarin.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta Sos, Plt. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara S.E, Sekot Denpasa Rai Iswara, Ketua PN Denpasar H. Amin Ismanto, S.H., M.H, beserta jajaran Muspida dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Giri Prasta menyampaikan apresiasi yang setulus- tulusnya kepada Kepala Pengadilan Negeri Denpasar yang telah menginisiasi terkait nota kesepahaman terkait zona berintegritas dan bebas KKN.

“Kami akan tetap memohon arahan dan petunjuk didalam tatanan untuk membangun wilayah Kabupaten Badung. Sehingga antisipasi yang ingin kami laksanakan agar tidak terjadi persoalan Hukum. Tidak saja dengan Pengadilan Negeri, kami Pemerintah Kabupaten Badung dan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) juga selalu berkomunikasi dan bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Denpasar didalam permohonan Legal Opinion,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati Giri Prasta mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung akan selalu mendukung sepenuhnya Pengadilan Negeri Denpasar kaitannya dengan pelaksanaan penanganan – penanganan kasus yang ada di wilayah Provinsi Bali khususnya yang ada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. “Selama ini sinergitas sudah berjalan cukup baik sekali dan kami siap selaku Pemerintah Kabupaten Badung bilamana nanti dibutuhkan untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan Pengadilan Negeri Denpasar,” tegasnya.

Bupati juga menegaskan Pemkab badung tidak ingin “Naik Kelas” berkenaan dengan permasalahan hukum di pemerintahan. Bila terjadi masalah siapapun Pejabat sampai ketingkat bawahpun pasti harus berurusan dengan Hukum. Mulai menjadi Saksi, naik kelas menjadi Tersangka, naik kelas lagi menjadi Terdakwa, naik kelas lagi menjadi Terpidana. “Jangan sampai terjadi, itulah maka kami tetap mohon arahan dan petunjuk untuk mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa maksud dari pencanangan pembangunan zona intregeritas, ingin memproklamasikan bahwa kita sudah benar – benar Terintegrasi dan sudah melaksanakan keinginan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan Zona Integritas yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (humas-badung/bpn)

Deputi Kemenkop dan UKM Acungi Jempol Inovasi Pemkot Denpasar

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Inovasi dengan membentuk wira usaha muda yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar selama ini mendapat acungan jempol dari Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Yuana Sutyowati. Hal tersebut disapaikannya saat menerima Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara yang didampingi Kadis Koperasi Kota Denpasar I Made Erwin Suryadarma Sena dan Kabag Perekonomian Setda Kota Denpasar Made Saryawan Senin (14/5/2018) di Jakarta.

Inovasi yang telah dilakukan Pemkot Denpasar menurut Sutyowati sangat bagus. Terlebih lagi wira usaha muda yang baru dibentuk tersebut terus mendapatkan perhatian mulai dari awal usaha sampai mendapat pendidikan ke rumah perubahan Renald Kasali. Hal ini sangat sejalan dengan program dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk meciptakan wira usaha pemula. Untuk tahun ini target wira usaha pemula yang akan dibentuk sebnayak 1831. Sedangkan yang sudah terealisasi sampai bulan Mei ini sebanyak 360. Para wira usaha pemula ini mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi, baik berupa dana dan pendampingan. Terkait dengan wira usaha muda yang telah telah dibangun Pemerintah Kota Denpasar bagaikan gayung bersambut dengan program  Kementerian Koperasi dan UMKM.

Untuk itu Sutyowati menyarankan agar para wira usaha muda yang telah dibentuk Pemkot Denpasar agar mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Koperasi. Terlebih lagi wirausaha yang telah di bentuk Pemkot Denpasar telah mendapatkan sertifikat dari Rumah Perubahan Renald Kasali “Dengan adanya sertifikal yang dimiliki para wira usaha muda Kota Denpasar akan lebih memudahkan untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya. Menurut salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan wira usaha muda pernah mendapatkan pendidikan non formal tentang kewirausahaan dengan ditunjukkan bukti sertifikat. Jumlah bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 10 juta sampai Rp 13 juta per wira usaha pemula.

Disamping itu Sutyowati juga mengharapkan koperasi yang ada di Kota Denpasar memanfaatkan adanya dana KUR (Kridit Usaha Rakyat). Melalui KUR koperasi dan UMKM yang ada dapat terbantu dari segi permodalam sehinga semakin berkembang. Tentunya koperasi yang mendapat bantuan harus merupakan koperasi yang sehat. Untuk itu Ia berharap Dinas Koperasi Kota Denpasar terus mendata kondisi koperasi yang ada di Kota Denpasar.

Sekda Kot Denpasar AAN Rai Iswara menyambut baik adanya perhatian terhadap wira usaha pemula oleh Kementerian Koperasi. Untuk itu Ia meminta Kabag Ekonomi Setda Kota Denpasar untuk segera menyampaikan informasi ini pada wira usaha muda Kota Denpasar. Disamping Rai Iswara berharap untuk membantu wira usaha muda untuk memperoleh bantuan dari Kementerian Koperasi. “Saya meminta pada Kabag Ekonomi untuk membantu wira usaha muda agar mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi,” ujarnya.

Untuk dana KUR, Rai Iswara berharap Kemeterian Koperasi agar menginformasikan koperasi dan UMKM mana saja yang ada di Kota Denpasar yang telelah mendapat dana KUR tersebut. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memberikan bantuan, sedangkan ada koperasi dan UMKM yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali.  “Saya berharap data koperasi dan UMKM yang ada di Kota Denpasar yang telah mendapat bantuan agar disampaikan ke Dinas Koperasi Kota Denpasar,” ujarnya.(gst/humas-dps/bpn)

Pemkot Denpasar Ajak Masyarakat Ikut Awasi Lingkungan Sekitar

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR Berbagai ancaman keamanan di beberapa daerah di Indonesia mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Denpasar. Dimana, dalam mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan Plt. Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara menggelar rapat koordinasi OPD terkait yang meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, Kesatuan Polisi Pramong Praja serta seluruh Camat di Kota Denpasar di Kantor Walikota Depasar pada Senin (14/5/2018).

Dalam arahannya Plt. Walikota Denpasar IGN. Jaya Negara mengajak seluruh komponen masyarakat baik adat maupun dinas untuk bahu membahu turut andil dalam membantu aparat keamanan dalam menjaga kondusifitas dan meningkatkan kewaspadaan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk lebih selektif dan teliti dalam menjaga keamanan. Kenyamanan serta ketertiban di Kota Denpasar, sehingga kondusifitas dalam menyambut Hari Suci Galungan, Idul Fitri serta gelaran Pilkada serentak tahun 2018 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan,” ujarnya.

Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga bersama Kepala DPMD Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana mengatakan pihaknya bersama TNI/Polri serta pihak terkait lainnya telah melakukan langkah prefentif dalam menanggulangi adanya gangguan kamtibmas di Kota Denpasar.

Sebagai penegak Perda Satpol PP Kota Denpasar berkoornasi dengan DPMD hingga pihak Desa dan Kelurahan telah rutin melaksanakan sidak administrasi penduduk pendatang. Pihaknya juga telah melaksanakan patroli rutin yang melibatkan komponen adat dan dinas dengan menyasar tempat-tempat keramaian yang berpotensi rawan.

“Pemkot Denpasar melalui Satpol PP yang melibatkan berbagai pihak sebelumnya secara rutin melaksanakan berbagai langkah-langkah untuk meminimalisir gangguan kamtibmas di Kota Denpasar. Namun, dengan adanya gangguan keamanan di beberapa daerah di Indonesia ini pihaknya menambah frekuensi pemantauan dan meningkatkan kewaspadaan dini,” ungkap Dewa Sayoga.

Hal sedana disampaikan Kepala Kesbangpol Kota Denpasar, Komang Sugiarta dimana pihaknya turut menggandeng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Denpasar, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Denpasar serta intansi terkait lainnya. “Kami mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak percaya dengan hoax serta mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang, dan tentunya kalau ada masyarakat yang kianya mencurigakan dapat segera melapor ke aparat desa, pihak berwenang serta dapat melaporkan di Pro Denpasar Plus,” kata Sugiarta. (eka.agus/humas-dps/bpn)