BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Jro Mangku Gede atau I Ketut Sudikerta, selaku tokoh masyarakat mengingatkan akan bahaya penyebaran hoaks (berita bohong) dan kampanye hitam (black campaign) jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, berdampak negatif mampu memecah belah persatuan di masyarakat.
“Saya kembali mengingatkan krama (masyarakat, red) Bali agar hati-hati menangkap informasi di media sosial (medsos, red). Banyak hoaks beredar patut di waspadai karena mampu memecah belah, apalagi jelang pemilu 2024 banyak juga kampanye hitam,” jelas mantan Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018 tersebut kepada Baliportalnews.com, Kamis (24/8/2023).
Ia mengaku sangat khawatir, adanya peningkatan aktivitas digital jelang pemilu di media sosial terkait hoaks dan kampanye hitam 2024, bisa berakibat fatal terhadap persatuan di Bali, sehingga berharap masyarakat ikut berperan mengawasi berita hoaks dan termasuk kampanye hitam yang mengandung ujaran kebencian.
Sementara itu, sejalan dengan tanggapan Jro Gede Sudikerta tersebut, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan turut mengimbau masyarakat Bali secara khusus, untuk waspada terhadap penyebaran hoaks (berita bohong), memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
“Tentunya kemajuan teknologi mempunyai dampak positif. Tetapi, hal yang harus kita sadari bersama kemajuan tersebut juga bisa berdampak negatif, contohlah belakangan ini kita sering diterpa dengan hal-hal yang kebenarannya dipertanyakan (hoaks, red). Untuk itu masyarakat Bali khususnya saya harapkan, agar lebih cerdas dalam bermedia sosial (bermedsos, red) agar isu-isu negatif ini bisa lebih terfilterisasi,” jelas Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, Rabu (23/8/2023).
Untuk diketahui, melalui teknologi AI berbagai kampanye dalam mensosialisasikan program bisa dilakukan lebih cepat dan kreatif. Namun, potensinya digunakan dalam kampanye hitam hingga penyebaran hoaks harus diwaspadai, tidak hanya oleh para penegak hukum juga untuk masyarakat luas. (aar/bpn)
