BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Kehadiran Presiden Jokowi dalam pagelaran Mahasabha XII secara daring, dimana acara yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada Sabtu (20/11/2021) lalu telah mengklaim Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (WBT) sebagai Ketua Umum Pengurus PHDI Pusat masa bakto 2021-2026, dan dilanjutkan dengan prosesi mejaya-jaya di Pura Penataran Agung Besakih, tidak mempengaruhi hasil dari Mahasbha Luar Biasa (MLB) PHDI Pusat di Bali.
Hal tersebut diungkapkan oleh Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Ketua Pengurus Harian PHDI versi Mahasabha Luar Biasa (MLB) masa bakti 2021-2026, pada Kamis (25/11/2021) kemarin. Dimana dalam kesempatannya itu dirinya mengatakan, bahwa kehadiran Presiden RI Jokowi pada Mahasabha XII hanya merupakan wujud penghormatan beliau terhadap organisasi PHDI dan umat Hindu di Indonesia.
“Kita di organisasi PHDI mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sedangkan kehadiran Presiden RI Joko Widodo (melalui video) saat Mahasabha XII adalah menghormati umat Hindu di Indonesia dan menghormati PHDI secara organisasi. Jadi, apa isi dari Mahasabha XII itu adalah masalah internal, apakah itu mengganti pengurus, siapa menjadi pengurus, bagaimana AD/ART, beliau (Presiden Jokowi) tidak ikut campur masalah tersebut. Jadi, harus dipisahkan kehadiran beliau dengan apa hasil dari Mahasabha tersebut,” jelas Ajik Dunia.
Selain itu, dirinya juga menjelaskan terkait prosesi mejaya-jaya yang digelar kubu WBT konteksnya pribadi. Sehingga bukan berarti individu dalam organisasi benar-benar sah menjadi Ketua PHDI Pusat. Oleh sebab itu, mejaya-jaya yang dilakukan WBT cenderung menjadi tindakan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.
“Di dalam AD/ART tidak ada menyebutkan bahwa jika sudah mejaya-jaya berarti sudah sah diterima, tidak ada menyebutkan harus mejaya-jaya. Sebab, itu adalah masalah niskala, dan mejaya-jaya sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa,” pungkasnya.
Dirinya juga mengatakan, umat dan tempat suci umat Hindu Bali harus benar-benar dijaga, jangan sampai nilai-nilai kesakralannya menghilang. Alam, budaya, dan manusia Bali jangan sampai meredup karena ulah kelompok atau oknum yang tidak memahami aturan bagaimana semestinya hadir ke lingkungan pura.
“Prosesi di Pura Besakih, kan itu ada tata aturannya, seperti datang dengan pakaian sembahyang dan dimana harusnya kita duduk. Mereka (kelompok WBT) datang membawa pengawalan berarti ada yang akan tidak aman, sampai membawa pengawalan begitu. Dan siapa yang boleh naik Bale Gajah, itu kan ada ketentuannya dan aturannya,” tuturnya.
Selanjutnya, I Dewa Gede Surya Anom mewakili Aliansi Hindu Nusantara (AHN) menambahkan, kelompok dari WBT yang melakukan mejaya-jaya bukan berarti sudah resmi menjadi kelompok sah di tubuh PHDI. Proses yang dilakukan kelompok WBT, tidak ada kaitannya dengan PHDI MLB 2021-2026.
“Intinya untuk masalah mejaya-jaya itu adalah masalah privat dari mereka, kita dari PHDI tidak ada kewajiban untuk menanggapi apa-apa. Sebab, tujuan mejaya-jaya itu sendiri ke ranah niskala. Apalagi, kalau ada istilah yang sudah mejaya-jaya artinya yang sah, ya tidak demikian juga, tidak ada itu dalam AD/ART,” tegasnya.
Sebaliknya, jika kelompok PHDI dari WBT keberatan adanya kegiatan MLB, semestinya mereka harus mencermati kembali isi AD/ART. Sejak MLB, pihak WBT sudah tidak ada menjabat di PHDI Pusat, atau istilahnya demisioner sejak 24 Oktober 2021.
Disisi lain, saat dimintai tanggapannya terkait hal tersebut diatas, hingga sampai saat ini kubu WBT belum merespon pertanyaan wartawan. Hingga sampai berita ini dinaikan, pihak WBT belum dapat memberikan keterangan resminya kepada media. (aar/bpn)
