WTP
Sekda Wayan Adi Arnawa menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kakanwil DJPb Provinsi Bali dengan Bupati Badung yang dirangkaikan dengan Penyerahan Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan, Selasa (28/9/2021) di Puspem Badung. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali dalam hal pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam pemanfaatan data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik.

“Atas nama Pemerintah dan Bupati Badung, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali beserta jajaran, yang sudah memprakarsai penandatanganan nota kesepakatan kerjasama dan kolaborasi sebagai wujud komitmen antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam pemanfaatan data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik,” ujar Sekda Wayan Adi Arnawa saat acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kakanwil DJPb Provinsi Bali dengan Bupati Badung yang dirangkaikan dengan Penyerahan Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan Badung meraih Opini WTP 7 tahun berturut-turut, Selasa (28/8/2021) di Puspem Badung. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Badung, Kepala Inspektorat dan Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab Badung.

Baca Juga :  Ikatan Arsitek Indonesia Gelar Munas XVI, Mengusung Tema Paradigma Baru

Adi Arnawa menyampaikan Kerjasama melalui penandatangan nota kesepakatan ini merupakan jembatan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Badung melalui koordinasi dan pendampingan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanfaatan bersama. Dijelaskan juga kepada pihak Kakanwil DJPb Prov Bali bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan sektor pariwisata runtuh yang berimplikasi langsung pada penurunan PAD Kabupaten Badung. Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah pusat melalui Kanwil DJPb Bali bisa menambah besaran dana kepada Pemkab Badung.

“Kami berharap pemerintah pusat bisa membantu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dengan memberikan tambahan dana transfer seperti pada saldo DAK, dan tambahan DAU. Karena ditengah kondisi fiskal kita yang sangat berat ini otomatis celah fiskal kita akan turun, inilah harapan kita melalui Bapak Kakanwil bisa menginformasikan kepada pusat sehingga formula yang ada terkait pemberian DAU untuk Badung ada perubahan, setidaknya untuk belanja pegawai bisa di back up dari DAU,” harapnya.

Baca Juga :  Hakordia 2021, Suryo Utomo: Perkuat Pajak Tanpa Korupsi

Menurut Sekda Adi Arnawa, Badung selama ini hanya di-backup dana gaji oleh pusat dengan nominal mendekati Rp300 M sementara kebutuhan mendekati Rp700 M.

“Artinya selama ini gaji pegawai banyak di support dari PAD murni Badung. Sementara PAD kita saat ini yang bersumber dari pariwisata sudah sangat susah sekali. Untuk itu semoga ada perhatian dari Kementerian Keuangan untuk memperbaiki fiskal kita,” pungkasnya.

Sementara itu Kakanwil DJPb Provinsi Bali, Tri Budhianto menyampaikan penguatan sinergi antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin nyata untuk dilakukan ditengah kondisi seperti saat ini, khususnya yang ada kaitannya dalam hal pengelolaan keuangan negara.

“Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas sinergi yang sudah terjalin antara DJPb bali dengan Pemkab Badung yang telah berjalan dengan sangat baik. Untuk itu perlu kiranya dilembagakan dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan bersama kerjasama dan kolaborasi dalam pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ucapnya.

Baca Juga :  Tekan Jumlah LPD Bermasalah, Kejari Badung Gelar Penerangan Hukum

Pihaknya menambahkan setiap tahun pemkab badung selalu mengalami peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan prinsip tata kelola yang baik dan terus mengalami perbaikan dan peningkatan. Sehingga Pemkab Badung mampu meraih opini WTP 7 tahun berturut-turut.

“Untuk itu atas nama pemerintah pusat saya menyampaikan apresiasi dan menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemkab Badung sebagai pemerintah daerah yang mampu meraih opini WTP sebanyak 7 tahun berturut-turut. Opini WTP sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang terbaik yang telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di Pemkab Badung,” ujarnya.(bpn)

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here