BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Seperti diketahui bersama akhir-akhir ini kawasan Kintamani, Bangli sangat ramai dikunjungi warga untuk berwisata di wilayah tersebut. Padahal sektor pariwisata belum dinyatakan buka secara resmi oleh pemerintah daerah. Atas dasar tersebut Bupati Bangli mengeluarkan pernyataan bahwasannya masih dibutuhkan waktu untuk membuka pariwisata Bangli dan apabila masyarakat hendak berwisata ke Bangli wajib melakukan rapid test.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Bali Dapil Bangli, I Nyoman Adnyana berpendapat, kebijakan yang dikeluarkan sah-sah saja untuk memperketat prokol kesehatan di Kabupaten Bangli. Namun disisi lain, hal tersebut mendapat banyak keluhan dari masyarakat yang hendak berwisata ke kawasan Kintamani.
“Jika biaya rapid test dibebankan oleh masyarakat tentu sangat membebani mereka, melihat kondisi tersebut sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi lebih intens dan melakukan penanganan yang maksimal terhadap zona-zona yang menjadi pandemi di kabupaten bangli,“ ujarnya.
Disamping itu pihaknya menyarankan agar sebaiknya pemerintah daerah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Menurutnya hal ini memang menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah, di satu sisi ingin mencegah penyebaran Covid-19 namun disisi lain memberatkan masyarakat yang hendak berwisata.
Menanggapi angka positif Covid-19 yang terus meningkat di Bali, dan ekonomi masyarakat yang terus melemah, Nyoman Adnyana mengatakan jalan tengah yang ditempuh adalah menerapkan New Normal dengan protokol kesehatan yang ketat dan kesadaran tinggi dari semua elemen masyarakat.
“Hal inilah yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa new normal merupakan suatu tatanan hidup yang baru dimana kita tidak bisa sebebas seperti sedia kala dan hendaknya masyarakat tidak meremehkan persoalan new normal ini dengan mengabaikan protokoler kesehatan, yang dikhawatirkan akan semakin melonjaknya Covid-19 di bali,“ tutup Nyoman Adnyana.(ads/bpn)
