BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – PT PLN (Persero) siap memimpin transisi energi melalui pengembangan Energi baru Terbarukan (EBT) dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Komitmen ini disampaikan Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto saat menyambut Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Kantor PLN UID Bali, Kamis (03/11/2022).
“Sesuai dengan RUPTL (Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030, PLN terus berupaya meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan di Indonesia. PLN berkomitmen untuk menjaga ketahanan energi nasional melalui pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan pengembangan EBT,” papar Adi.
Hal ini, menurutnya, selaras dengan Peraturan Gubernur Bali No 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, di mana PLN terus berupaya mempercepat transisi energi bersih dengan mengembangkan pembangkit-pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan.
“PLTS di Bali telah terpasang di beberapa titik lokasi yang diharapkan dapat menjadi contoh penerapan energi baru terbarukan secara massif guna mendorong tercapainya target bauran EBT di Indonesia,” terang Adi.
Ia turut mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI yang bersinergi dengan PLN dalam penyusunan RUU tentang Energi Baru Terbarukan, begitu juga dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta institusi Pendidikan seperti Universitas Udayana dalam mengkaji potensi-potensi sumber EBT di Bali.
Ketua Kunjungan Kerja Legislasi RUU EBT Komisi VII DPR RI, Willy Midel Yoseph mengatakan EBT ini sejalan dengan komitmen pemerintah melalui UU No. 16 Tahun 2016 sebagai upaya menurunkan emisi yang memengaruhi pemanasan global sehingga ia berharap mampu mempercepat EBt dalam bauran energi melalui RUU ini.
“Perlu adanya percepatan EBT dalam bauran energi nasional agar target 23% pada tahun 2026 dapat tercapai, sehingga kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan RUU EBT sebagai bagian dari revolusi energi untuk pemenuhan energi Indonesia,” jelasnya.
Ia menekankan pengelolaan EBT haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, untuk itu pihaknya berkomitmen untuk mencari solusi terbaik demi mempercepat penerapan EBt di Indonesia melalui RUU EBT.
Agenda Kunjungan Kerja Legislasi dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan ini turut dihadiri Gubernur Bali, Wayan Koster, yang menegaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yakni menjaga kesucian alam bali dapat diwujudkan dengan kebijakan pengadaan energi yang ramah lingkungan dan bersih.
“Kedepannya Bali diharapkan dapat menjadi provinsi yang mandiri energi dengan berbasis pada energi yang ramah lingkungan, sehingga kami tidak lagi menginginkan adanya pembangunan pembangkit berbahan bakar fosil dibangun di Bali,” tambahnya.
Ia juga mengatakan bahwa hingga saat ini hanya Bali yang memiliki Peraturan Gubernur yang dengan tegas mendukung pemanfaatan EBT, dan ini memperoleh apresiasi yang baik. Walaupun menurutnya masih sangat dini untuk merasa bangga karena perjalanan untuk menyukseskan ini masih panjang.
“Saya berharap masyarakat Bali dapat hidup nyaman dan bahagia dengan bergantung pada pasokan energi berbasis EBT yang bersih dan berkelanjutan sehingga bisa mendukung ekosistem dan alam Bali agar tetap terjaga,” tandanya Koster.
Saat ini, PLN telah menambah kapasitas pembangkit berbasis EBT dengan menambah dua proyek PLTS yang masuk ke dalam sistem kelistrikan di Bali yang sekaligus untuk mendukung pelaksanaan KTT G20 antara lain PLTS Hybrid di Nusa Penida 3,5 megawatt peak (MWp) yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 1,84 MW.
Selain itu, terdapat PLTS Apung Muara Tukad dengan kapasitas 100 kilowatt peak (KWp) serta sejumlah 33 lokasi Gedung PLN Grup telah terpasang Photo Voltaic Rooftop dengan total kapasitas 890,55 KWp.
Pengoperasian PLTS ini tak hanya merupakan showcase saja namun menjadi bukti kesiapan PLN dalma mengawal transisi energi di Indonesia untuk mencapai target bauran energi dan net zero emission di tahun 2060.(bpn)
