BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Bali, Nengah Tamba, SH mengatakan dari data sementara di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sedikitnya 733 orang diantaranya bahkan telah kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan tempatnya bekerja karena dampak pandemik Covid-19.
“Seluruh pekerja yang terkena dampak corona dan di-PHK oleh perusahaan harus diberikan kartu pra kerja yang sudah diprogramkan pemerintah,” tegas Tamba.
Namun Pengadaan kartu pra kerja dinilai Tamba kurang efektif mencegah PHK. Selain karena manfaatnya tidak instan, kartu tersebut lebih diperuntukkan bagi pekerja yang sudah kehilangan pekerjaan.
“Jadi bukan mencegah agar tidak terjadi PHK,” jelas politisi senior ini, Senin (13/4/2020).
Mantan Ketua Komisi III DPRD Bali ini meminta pemerintah dan pengusaha agar menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terutama di sektor-sektor industri yang rentan terdampak dari pandemik Virus Corona (Covid-19).
Langkah ini, kata Tamba merupakan perintah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, yang menyebutkan pemerintah dan pengusaha dengan segala upaya harus sedapat mungkin menghindari terjadinya PHK.
Ditekankan Tamba, perusahan yang mem-PHK karyawannya, nanti disaat kondisi sudah pulih (normal kembali) harus ditinjau ulang, dan jika terbukti perusahaan tersebut selama ini berjalan bagus, perusuhaan tersebut harus ditinjau kembali, baik ijin maupun yang lainnya.
“Jangan membonceng musibah corona untuk mem-PHK pekerja, hal ini sangat mengganggu dan menambah permasalahan baru,” kata Tamba.
Selain itu, calon kuat Bupati Jembrana ini kembali mengingatkan perusahaan yang membuat kebijakan bekerja di rumah atau meliburkan pekerjanya, maka upahnya harus dibayar penuh.
“Hal ini penting, agar para pekerja tetap memiliki daya beli dan tidak kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tutupnya.(agg/bpn)
