28 C
Denpasar
Kamis, 15 November 2018

Sikapi Perubahan, Pastika Ajak Pelaku Pariwisata Pikirkan Arah Pariwisata Bali Ke Depan

BALIPORTALNEWS.COMMenyikapi perubahan yang terjadi di dunia dewasa ini yang begitu cepat, para pelaku pariwisata sudah harus mulai memikirkan keberlangsungan dunia pariwisata Bali ke depan. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima audiensi dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Bali yang dipimpin oleh Ketua GIPI IB Agung Partha Adnyana di ruang kerjanya, Selasa (9/8/2016).

Menurut Pastika, Bali menggantungkan hidupnya dari dunia Pariwisata, harusnya selalu siap dengan perubahan yang terjadi dan menjadi tugas GIPI dalam mengantisipasinya. Perubahan yang dimaksud olehnya bisa berarti perubahan target, segmen dan trend pasar. “Saat ini trend dunia masuk di era digital, segala sesuatu kita akses pakai teknologi, mau tidak mau kita kita juga harus mengikutinya,” tuturnya yang dalam kesempatan itu turut didampingi oleh Kepala Biro Humas Setda Bali Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Dinas Pariwisata AA Gede Yuniarta dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan I Ketut Wija.

Pemanfaatan teknologi juga disampaikannya telah masuk ke dunia pariwisata. Seperti penuturan orang nomor satu di Bali itu, contoh kecil yang bisa dilihat adalah fasilitas google map  dan informasi objek pariwisata yang sangat mudah diakses melalui ponsel pintar. “Itu juga harus menjadi perhatian GIPI, bayangkan berbagai akses itu secara tidak langsung telah berimbas kepada tenaga kerja kita. Apa ke depan kita perlu pramuwisata lagi sementara informasi wisata begitu mudah kita dapatkan, dan bagaimana nasib para supir kita jika wisatawan bisa bepergian sendiri tanpa takut tersesat karena dipandu google map, karena statistik menunjukkan saat ini tiga profesi menghilang setiap harinya di dunia, saya tidak ingin itu juga terjadi di Bali,” selorohnya.

Hal lain yang menandai perubahan pariwisata di Bali adalah target wisatawan yang berbeda dari belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Menurutnya saat ini jumlah wisatawan mancanegara asal Tiongkok yang datang ke Bali menunjukkan peningkatan signifikan ke Bali, yang dengan kata lain juga membutuhkan SDM yang mampu melayani mereka. “Pertanyaannya kita sudah menyiapkan pramuwisata yang cukup untuk mereka? Jangan sampai semua pramuwisata untuk Tiongkok dirajai oleh bukan masyarakat lokal.

Jadi setidaknya kita bersama sudah mengantisipasi hal ini dari dulu,” imbuhnya. Pastika juga mengingatkan agar pelaku pariwisata jangan hanya minta perlindungan regulasi, karena bagaimanpun juga tiap menerbitkan Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Untuk itu, Pastika ingin mengundang kembali pengurus GIPI untuk duduk bersama dan membahas pariwisata di Bali. “Kita perlu bahas perubahan itu, apakah harus kita ikuti atau tidak, jika kita ikuti sampai sejauh mana jika tidak bagaimana konsekwensinya. Karena bagaimanapun, jika harus berubah akar pariwisata Bali yang berlandaskan budaya dan tradisi tidak boleh hilang. Kita harus pikirkan pariwisata yang berkelanjutan untuk Bali” tandasnya.

Sementara itu ketua GIPI Partha Adnyana sependapat dengan pemikiran Gubernur Pastika. Menurutnya trend pariwisata bukan saja di Bali tapi juga di dunia sudah mulai berubah, apalagi ditambah dengan pesaing Bali yang makin gencar mempromosikan wisata mereka.

Dalam kesempatan itu, dia berjanji bahwa pihaknya akan lebih konsen mengantisipasi setiap perubahan yang ada. Dia pun sangat mengapresiasi undangan Gubernur Pastika untuk duduk bersama mulai dari birokrasi hingga pelaku pariwisata membahas perkembangan pariwisata dan langkah antisipasi. Selain itu kedatangan timnya pada pagi itu juga untuk melaporkan kegiatan Rapat Kerja GIPI yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus mendatang.

Untuk itu pihaknya berharap agar bisa melaksanakan raker di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, sekaligus ingin mengundang Gubernur sebagai salah satu pembicara. Dia juga menyampaikan akan memasukkan ide Gubernur tentang pariwisata dalam program kerja GIPI yang akan dibahas di raker. 

Menanggapi undangan itu, Pastika mengapresiasinya dan berjanji jika tidak ada kegiatan mendesak akan menghadiri acara tersebut. Mengenai tempat pelaksanaan raker, Pastika sangat mendukung bertempat di Wiswa Sabha Utama, dia hanya sarankan untuk koordinasi lebih lanjut dengan bagian yang menangani.

Sumber : Humas Pemprov Bali

Perguruan Tinggi Swasta Agar Bersaing “Sehat”

BALIPORTALNEWS.COMKeberadaan sekitar 58 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bali diminta melakukan persaingan  secara sehat dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Terlebih  mengingat Bali kedepannya sangat memerlukan SDM yang mumpuni yang akan mampu bersaing di tengah persaingan global saat ini.

Disamping itu, PTS juga diharapkan agar memiliki kekhasan masing masing, memiliki nilai jual masing masing yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan pasar kedepannya. “Buat persaingan yang sehat, munculkan  kekhasan tersendiri, pelajari pasar, survei kebutuhan pasar dan ciptakan sarjana berkualitas yang laku di pasar, “ imbuhnya.

Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima audensi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VIII A Bali yang dipimpin langsung oleh Ketua APTISI DR. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd di ruang kerjanya  Selasa (9/8/2016).

Lebih lanjut Pastika juga berharap kedepannya PTS juga akan mampu meningkatkan kualitas para lulusannya dan meminta APTISI selaku asosiasi yang membawahi keberadaan PTS tersebut  terus melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kualitas lulusan mahasiswanya.

Disamping itu, kurikulum yang diajarkan juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman termasuk didalamnya hasil hasil penelitian yang dilakukan dapat  memberi manfaat langsung bagi masyarakat. “Kualitas lulusan sangat penting untuk dijaga, jangan berlindung dibalik gelar, substansi lebih penting, mari kita ubah mindset  menjadi what you can do bukan semata what is your title,“ pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua APTISI Sukamerta menyampaikan bahwasannya PTS saat ini tengah terus berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa lulusannya termasuk di dalamnya melahirkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sukamerta juga memaparkan bahwasannya organisasi yang ia pimpin terus melakukan pengawasan terhadap para sarjana lulusan dari PTS sehingga kedepannya tidak ada sarjana yang berijasah bodong. “Rekam jejak dari setiap mahasiswa telah ada di Perguruan Tinggi masing masing sehingga akan sangat mudah mengecek perkembangan studi dari mahasiswa tersebut dan pihak APTISI akan mengambil langkah tegas jika ditemukan adanya indikasi ijazah bodong,“ imbuhnya.

Dalam audensi yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Tia Kusuma Wardhani, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bali AA Gede Griya serta Kepala Biro Humas Sekda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra tersebut, Ketua  APTISI beserta anggotanya  yang baru saja dilantik pada Bulan April lalu  juga menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan yang telah disampaikan Bapak Gubernur  dan pihaknya akan segera melanjutkan arahan tersebut sehingga kedepannya   kualitas  lulusan dari Perguruan Tinggi swasta akan mampu bersaing dan unggul di tengah persaingan global.

Sumber : Humas Pemprov Bali

Kemen PUPR Serahkan Satu Unit MTU untuk Pemprov Bali

BALIPORTALNEWS.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menyerahkan satu unit Mobile Training Unit (MTU) atau unit pelatihan keliling bagi Pemprov Bali. MTU ini merupakan unit reaksi cepat dalam menjawab tantangan kebutuhan pekerja konstruksi di suatu wilayah yang juga dapat dimanfaatkan Pemda dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan meningkatakan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika yag menerima secara resmi bantuan tersebut  dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menekankan agar bantuan yang diterima Pemprov dapat dimanfaatkan oleh Pemprov semaksimal dan seoptimal mungkin. Demikian terungkap saat penyerahan tersebut dilakukan di halaman depan Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Bali, Jumat (5/8/2016).

“Ini sangat bermanfaat jadi jangan didiamkan begini – begini saja, harus kita masnfaatkan secara optimal,” tegas Pastika.

Menurutnya dengan adanya MTU tersebut tenaga kerja konstruksi yang ada di Bali dan masih kurang terampil diharapkan dapat mengasah kemampuannya sehingga bisa bekerja dengan lebih baik, terampil dan aman.

“Kalau sudah begitu, sudah tentu akan memiliki penghasilan yang lebih baik sehingga mereka itu mampu untuk hidup lebih sejahtera,” imbuh Pastika.

Selain itu, menurut Pastika dengan adanya MTU tersebut, para pekerja konstruksi akan memperoleh sebuah sertfikat atas ketrampilan dan kompetensi yang mereka miliki dalam bidang pekerjaannya.

“Sertifikat itu penting, itu adalah tanda dari kompetensi mereka sehingga tidak perlu lagi diuji dan tidak repot, kalau mereka ini sudah memperoleh sertifikat, orang – orang pun tidak akan ragu – ragu untuk mempekerjakan mereka,” pungkas Pastika.

Lebih lanjut disampaikan Pastika, keberadaan dari MTU tersebut menurutnya sangat cocok dengan program Bali Mandara yakni Gerbangsadu. Dia sangat berharap  dengan adanya MTU tersebut masyarakat desa Gerbangsadu akan memperoleh keterampilan di bidang konstruksi yang ke depannya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa tersebut sehingga desa tersebut tidak menjadi desa miskin lagi.

Sementara itu Direktur Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPERA Yusid Toyib menyatakan keberadaan MTU tersebut memiliki tujuan untuk mendidik para tenaga kerja di Provinsi Bali yang belum berpengalaman untuk kemudian memiliki skill yang standar lalu disertifikat.

“Kita pergunakan MTU, segera kita datangi desa atau kecamatan tertentu, kita latih SDM disana, selain masyarakat kita diberdayakan untuk menjadi pelaksana pembangunan di Bali, jangan hanya menjadi penonton,” ungkapnya.

Hingga saat ini sudah tersebar 33 unit MTU ke berbagai Provinsi di Indonesia, MTU memiliki tiga komponen pendukung penting, di antaranya unit operasional kendaraan dan perlengkapan pelatihannya sebagai hardware, materi dan bahan ajar sebagai software, serta tenaga instruktur sebagai brainware.

Satu paket yang akan menjadi penggerak terselenggaranya pelatihan. Lebih lanjut disampaikan Yusid, selain menyalurkan MTU ke berbagai daerah, DJBK terus meningkatkan jumlah sertifikasi pekerja konstruksi, salah satunya adalah kerjasama yang telah berjalan dengan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi  (BNSP) untuk menjalankan skema sertifikasi tenaga kerja konstruksi, serta mengajak BUMN Konstruksi dalam penyaluran tenaga kerja.

Menurutnya jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat menjadi isu penting bagi proses pembangunan di Indonesia. Berdasarkan rencana strategis DJBK periode 2015-2019, diharapkan terdapat 750.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat baru, dimana 500.000 orang di antaranya adalah tenaga terampil atau tukang.

Dalam penyerahan tersebut, Gubernur Pastika yang dalam kesempatan tersebut turut didampingi oleh Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan I Ketut Wija, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nyoman Astawa Riadi menyempatkan diri melihat ragam pelatihan yang akan dilakukan dengan menggunakan MTU tersebut. Selain itu juga dilakukan penyerahan cenderamata dan penandatangan serah terima 1 unit MTU tersebut oleh Gubernur Pastika dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

Sumber : Humas Pemprov Bali

Pastika Tegaskan Ijin Galian C Harus Berdasarkan Aturan

BALIPORTALNEWS.COMKisruh penutupan beberapa galian C di sejumlah Kabupaten oleh Polda Bali karena terindikasi tidak mengantongi ijin menjadi topik yanghangat akhir akhir ini, sehingga membuat berbagai opini berkembang di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menjelaskan  secara gamblang awal dari lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang salah satunya mengatur pelimpahan kewenangan pengelolaan tambang galian c  dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. 

Kewenangan ini pun sudah disikapi Pemprov Bali dengan mengeluarkan Pergub walaupun beluma ada PP yang terbit, untuk menghindari adanya kekosongan hukum.  Pemprov Bali pun mengambil sikap hati-hati, yang tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan terutama terkait penerbitan ijin usaha galian c. Semua ijin yang akan dikeluarkan harus mengacu pada aturan-aturan yang ada. Demikian pernyataan Pastika saat mengggelar jumpa pers dengan awak media di Pers Room Biro Humas Setda Provinsi Bali, Kamis (4/8). “Provinsi jika mengeluarkan ijin harus mengacu pada aturan yang ada,” cetus Pastika.

Sikap yang diambil Pemprov Bali Bukan tanpa dasar, karena fakta di lapangan banyak usaha galian c yang belum mengantongi ijin an terindikasi ‘nakal’ dengan tetap melakukan penambangan dan melewati batas penambangan yang sudah ditentukan aturan. Menurutnya ijin penambangan ada yang sudah dikeluarkan oleh pihak Kabupaten Karangasem karena sudah sesuai aturan, dan ada pula yang belum berijin karena melanggar batas ketinggian penambangan yakni 500 m sehingga tidak dikeluarkan ijin karena melanggar Perda.

Usaha tambang galian C yang belum mengantongi ijin tersebutlah menurut Gubernur Pastika yang perlu disikapi lebih jauh, adanya pengakuan para pelaku usaha tambang yang belum memiliki ijin namun sudah membayar retribusi kepada Pemkab perlu dipertanyakan terkait dasar pemungutan retribusi tersebut dan besaran yang dipungut.

“Walaupun belum berijin katanya mereka sudah membayar retribusi, apa dasarnya memungut dan berapa besar yang dipungut. Kalau berani memungut harusnya kan ada dasarnya, ini yang perlu saya cek kebenarannya. Dan yang sudah membayar retribusi tentunya merasa berhak menambang walaupun belum memiliki ijin,” pungkasnya.

Menyikapi hal itu, Pastika pun mengaku masih menunggu rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Karena bagaimanapun segala kebijakan yang diambil harus diputuskan bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif. Ancaman adanya penurunan alat berat ke jalan pun disikapi bijak oleh orang nomor satu di di Bali tersebut, menurutnya jangan asal main ancam karena tambang galian c menyangkut lingkungan hidup, jadi tidak boleh main-main, keputusan yang dikeluarkan harus berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang mengatur untuk menghindari adanya pelanggaran maupun pengrusakan lingkungan.

Bagi yang sudah memiliki ijin pun ia menghimbau agar tetap menambang sesuai ijin yang dimiliki dan tidak melanggar. Tak hanya itu, Pastika juga menyatakan uang hasil retribusi seharusnya sebagian juga dipergunakan untuk perbaikan lingkungan yang hasil tambangnya sudah di eksploitasi, sehingga bisa mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

Para pemilik usaha tambang berijin pun diharapkan ikut serta bertanggungjawab dalampenaggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan tersebut. Lebih jauh, Pastika juga menyampaikan usaha tambang galian c di Kabupaten Bangli memang sama sekali tidak ada ijin, dan memang tidak boleh dikeluarkan ijin usaha karena berada di  kawasan geopark yang dilindungi.

Jumpa Pers tersebut juga diwarnai beberapa pertanyaan lainnya oleh awak media, diantaranya terkait kelanjutan program Bali Mandara apabila Gubernur Pastika sebagai menyelesaikan jabatannya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Gubernur Pastika mengaku tidak fanatik terhadap pemberian nama maupun program yang dijalankan Gubernur berikutnya, sepanjang program yang dijalankan sesuai dengan UUD sebagai dasar terbentuknya bangsa Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Program yang dijalankan saat ini menurutnya merupakan visi dan misi pemerintahan yang dipimpinnya, yang berawal dari mimpi untuk mewujudkan masyarakat Bali yang maju aman damai dan sejahtera secara sekala-niskala berdasarkan konsep Tri Hita Karana, dan direncanakan hal itu tercapai dalam periode 5 kali masa jabatan selama 25 tahun. Kalaupun penerusnya tidak melanjutkan program ini, Gubernur mengaku tidak masalah sepanjang program tersebut tetap memihak pada 5 hal, masing-masing yakni pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, memihak pada orang miskin, memihak lingkungan dan mendukung pelestarian budaya.

Kelima hal tersebutlah yang dianggap penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. Ia pun mengaku tidak pernah malu menggunakan istilah program yang dijalankan pihak lain, seperti program Nawacita yang pelaksanaannya selalu didukung. “Tujuannya sama, mungkin caranya yang berbeda. Sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kita musti malu,” pungkas Pastika.

Sumber : Humas Pemprov Bali

Tax Amnesty Sebagai Peluang Baru Pendapatan Negara

BALI-PORTAL-NEWS.COMPelemahan perekonomian global serta berbagai masalah dalam pembangunan ekonomi nasional, menyebabkan target penerimaan negara dari sektor pajak, tidak tercapai tahun ini. Berbagai kelemahan dalam regulasi fiskal, terutama pasca mencuatnya kasus "Panama Pappers", telah dievaluasi pemerintah, yang selanjutnya melahirkan penetapan program Tax Amnesty. Hal ini menunjukkan masih ada potensi pajak yang bisa digali untuk meningkatkan penerimaan negara demi pembangunan, karena seperti diketahui sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak.

Demikian terungkap pernyataan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya saat menghadiri dan membuka secara resmi acara Sosialisasi Pajak Bersama (Tax Amnesty) di Griya Agung Ballroom, Hotel Sanur Paradise, Sanur, Selasa (2/8/2016). “Program ini merupakan kebijakan mendasar yang sangat strategis dalam mendorong penerimaan negara melalui sektor pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak,” ujar Pastika. 

Lebih jauh, Gubernur Pastika menjelaskan kebijakan "Amnesti Pajak" ini, secara substansial diarahkan sebagai upaya Pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan pembangunan, serta mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Sementara secara administratif, kebijakan ini dapat memperluas basis data perpajakan, sehingga data lebih vaild dan terintegrasi, serta penghitungan potensi pajak tebih reliable.

“Kita berharap, penerapan kebijakan ini akan segera diikuti dengan adanya Deklarasi dan Repatriasi sebagian atau keseluruhan aset Warga Negara Indonesia di luar negeri, sehingga akan membantu stabilitas ekonomi makro kita. Repatriasi aset diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, yang dapat meningkatkan likuiditas domestik, memperbaiki tukar rupiah, suku bunga yang makin kompetitif, serta meningkatkan iklim investasi,” rinci Pastika. 

Mengingat pentingnya kebijakan tersebut, Gubernur Pastika pun mengaku sangat mendukung, serta mengajak semua wajib pajak untuk mensukseskannya. “Kita semua wajib mensukeskan kebijakan ini, sekaligus berpartisipasi  sesuai kewenangan, serta tugas dan fungsi masing-masing,” imbuhnya lagi.

Gubernur Pastika pun memberikan dukungan penuh kepada Kanwil Ditjen Pajak Bali, untuk mengimplementasikan kebijakan ini di daerah Bali. Demikian juga kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OJK, segenap institusi keuangan serta Perbankan, diharapkan untuk terus memantapkan koordinasi serta menyiapkan infrastruktur penerapannya di daerah. Sejalan dengan itu, sosialisasi kebijakan ini pun diminta dimantapkan dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama para pemangku kepentingan. “Mari kita ajak Saudara-saudara kita yang menyimpan aset dan kekayaannya di luar negeri, untuk segera memindahkan pada institusi Perbankan di dalam negeri, sesuai ketentuan yang berlaku.

Semua ini demi peningkatan program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, apabila ada wp yang belum paham silahkan berkonsultasi dengan kanwil pajak maupun konsultan pajak” pungkas Pastika.  

Disisi lain, Direktur Jendral Pajak yang diwakili Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Perpajakan Puspita Wulandari, menyatakan kondisi Indonesia pada kompetisi ekonomi global mengalami penurunan, dari 144 negara yang disertakan dalam kompetisi, posisi Indonesia saat ini berada pada urutan ke 38, turun empat peringkat yang awalnya pada urutan ke 34. Begitu pula untuk penilaian infrastruktur berada di posisi ke 72, sangat jauh dari negara Asia lainnya seperti Singapura, bahkan Thailand. Untuk itu, Senada dengan pastika, Ia pun menyatakan kebijakan Tax Amnesti khususnya penekanan Repatriasi, diharapkan menjadi peluang menambah penerimaan negara. “Banyak ada dana milik warga negara Indonesia diluar negeri, mari pulangkan untuk membangun negeri, tanamkan modal di negeri sendiri, dan sebagai penghargaan akan diberikan insentif,” ujar Wulandari. 

Insentif yang diberikan menurutnya berpariasi sesuai periode pembayaran yang sudah ditentukan, dengan target yang cukup fantastis yakni 1000 triliun. Ditambahkan Kepala Kanwil DJP Bali Nader Sitorus, acara sosialisasi dihadiri sekitar 700 wajib pajak (WP) baik perorangan maupun perusahaan, serta seluruh kantor pelayanan pajak di Bali yang berjumlah 8 kantor. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para wp, dan mendorong jajarannya untuk bekerja lebih baik sehingga para WP pun bisa membayar pajak dengan nyaman. 

Sementara itu, materi sosialisasi disampaikan oleh Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Pajak Dirjen Pajak I Putu Sudarma. Adapun beberapa hal penting yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut, diantaranya pengenaan tax amnesty bagi wp dengan mata uang asing, sebelumnya akan dirupiahkan dulu pada kurs Menteri Keuangan di akhir Tahun Pajak. Insentif yang diberikan berpariasi sesuai periode yang sudah ditentukan, masing-masing 2% pada periode I yang berlaku s.d akhir bulan September, 3% pada periode II yang berlaku s.d akhir bulan Desember 2016, serta 5% untuk periode III yang berlaku s.d bulan Maret 2017. Kebijakan ini pun memberikan kabar baik bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena bagi UMKM dengan omset sekitar 8 miliar lebih setahun bisa ikut tax amnesty.

Pengenaannya bervariatif tergantung omsetnya, bagi UMKM dengan pajak sampai dengan 10 miliar dikenakan kebijakan ½ %, dan apabila lebih dari 10 miliar akan dikenakan 2%. Kebijakan tax amnesty dengan tag line : Ungkap, Tebus, Lega diharapkannya dapat menggugah hati para WP untuk mendaftarkan aset-asetnya yang belum terdaftar. Ia bersama jajarannya pun mengaku siap diajak berkonsultasi, apabila ada wp yang kurang paham dan ada kekurangan penyampaian materi dalam sosialisasi tersebut.

Sumber : Humas Pemprov Bali

Pastika Sambut Baik Prakarsa Unwar Gelar Showroom Hasil Pertanian Organik

BALI-PORTAL-NEWS.COMGubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan dukungan atas rencana Universitas Warmadewa (UNWAR) yang memprakarsai ajang showroom hasil pertanian organik dari Gabungan kelompok pertanian Simantri di seluruh Bali. Hal itu diungkapkannya ketika menerima audiensi dari Rektor Universitas Warmadewa Prof. Dr. Dewa Putu Widnyana bersama Prof. A. Thimmaiah, Phd yang merupakan guru besar dari Maharishi University of Management, di kantor Gubernur, Denpasar (2/8/2016).

Pastika menyatakan jika langkah ini sangat sejalan dengan dengan salah satu program Bali Mandara yaitu Bali Green Province serta merupakan langkah yang sangat positif dalam mendukung promosi terhadap hasil pertanian lokal Bali. Dia menambahkan perkembangan Simantri saat ini cukup memuaskan, dan sudah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam upaya menjadikan pulau Bali sebagai pulau organik.

Meski diakuinya hingga saat ini program pertanian terintegrasi tersebut belumlah cukup memberikan pemasukan materi yang besar bagi para petani, namun Pastika yang juga pencetus program ini  optimis ke depan Simantri akan memiliki prospek yang menjanjikan terlebih dengan telah dijalinnya  kerjasama dengan sejumlah hotel dalam hal penggunaan pupuk organik. “Apalagi Warmadewa mendukung program ini dengan ikut andil memasarkan produk lokal organik yang juga menggunakan pupuk dari Simantri, jadi saya sangat berterima kasih dan berjanji akan memberikan dukungan penuh akan program ini,” jelasnya.

Selain itu, orang nomor satu di Bali ini juga mengapresiasi penelitian kolaborasi dari Maharishi University dan Universitas Warmadewa terhadap perkembangan Simantri di Bali. Dia mengharapkan hasil dari penelitian ini bisa membawa dampak positif bagi program Simantri di Bali. “Saya sangat terbuka akan masukan-masukan demi kemajuan kita bersama,” imbuhnya.

Adapun beberapa komoditi lokal yang sangat ingin dikembangkan oleh Gubernur Pastika saat ini adalah daun kelor dan juga pakan ternak sapi Bali. Menurutnya saat ini Pemprov sedang mengembangkan sapi Bali yang juga digunakan di Simantri, namun seiring perjalanan muncul permasalahan yaitu kurangnya bahan pakan ternak itu, sehingga dia meminta masukan dari tim kedua belah universitas untuk menanggulangi. “Sebenarnya kemarin sudah ada terobosan baru masuk yaitu budidaya pohon jagung yang ukurannya sangat tinggi. Ukurannya sekitar 4 meter menggunakan batangnya untuk bahan pakan ternak, hasilnya cukup memuaskan, dari 1 hektar lahan jika ditanami rumput gajah hanya menghasilkan 40 ton pakan tapi dengan jagung itu bisa mencapai tiga kali lipatnya,” ujarnya. Dan dia mengusulkan budidaya pohon-pohon lolak seperti itu juga bisa dimasukkan dalam materi Showroom ke depan.

Sebelumnya Rektor Dewa Putu Widnyana melaporkan bahwa dalam upaya mendukung Bali menjadi pulau organik pihaknya juga telah menyelenggarakan Summer Course dari tanggal 25 Juli hingga 30 Juli 2016 dan diikuti oleh delegasi dari berbagai negara di Asia. Dari kegiatan tersebut akhirnya membuahkan rekomendasi untuk menyelenggarakan Showroom hasil pertanian lokal yang di Universitas Warmadewa, sekaligus mengundang para petani di Bali untuk berpartisipasi. “Jadi tujuan Showroom tersebut untuk memasarkan produk mereka hingga mancanegara. Dan saya yakin komoditi lokal kita mampu bersaing dengan produk internasional,” imbuhnya.

 Dia juga menambahkan proyek ini merupakan kolaborasi kampusnya dengan Maharishi University yang juga sangat konsen meneliti tentang pertanian dan produk organik di Bali. Ke depan dia berharap proyek ini bisa memberikan dampak yang bagus untuk perkembangan pertanian organik di Bali.

Prof Thimmaiah juga menyatakan apresiasinya terhadap program Simantri tersebut. Dia pun berkesempatan memberikan masukan kepada Gubernur pastika terkait teknplogi yang lebih canggih dan penggunaan air yang bersih dan belum terkontaminasi demi meningkatkan kualitas hasil pertanian lokal Bali.

Sementara dalam pertemuan siang itu juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan I Putu Sumantra, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan IB Wisnu Ardhana, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TIA Kusuma Wardhani dan Kepala Biro Humas Setda Bali I Dewa Gede mahendra Putra. 

Sumber : Humas Pemprov Bali

Pastika Tegaskan Pariwisata Sangat Tergantung Dengan Kondisi Keamanan

BALI-PORTAL-NEWS.COMPulau Bali yang terkenal dengan pariwisatanya yang telah mendunia dituntut selalu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan karena hal tersebutl M daya tarik bagi para wisatawan untuk datang ke Pulau Bali. Sehingga dapat dikatakan kondisi kepariwisataan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi keamanan daerah tersebut. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima audiensi Peserta dan Pendamping KKDN Lemhanas Sespati di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (2/8/2016).

“Mau sebagus apa objek wisatanya kalau belum mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan, itu akan menghambat kunjungan wisatawan tersebut dan masalah keamanan lah yang sering meninmbulkan travel warning dan keamanan ini pula yang belum mampu diciptakan di daerah lain untuk mendukung pariwisatanya,” jelas Pastika yang menurutnya menjaga kondisi keamanan tersebut harus benar – benar dilaksanakan sehingga mampu untuk mendukung kepariwisataan dan juga harus disesuaikan dengan kemajuan zaman.

“Ini adalah tugas kita bersama menjaga keamanan di Bali, koordinasi antar instansi terkait harus benar – benar kita sinergiskan, Bali ini sudah menjadi sorotan dunia, sedikit saja ada permaslahan keamanan pasti muncul travel warning dan itu merugikan kita,” imbuh Pastika. Lebih lanjut disampaikan Pastika selain faktor pasar terdapat faktor – faktor diluar pasar yang mampu menunjang kepariwisataan di Bali.

Selain keamanan tersebut, juga terdapat faktor media yang mampu memberikan sebuah opini kepada masyarakat. Pariwisata tersebut sangat erat kaitannya dengan image, dan image itu bisa dibuat oleh media dengan informasi – informasi yang disebar luaskan oleh media. “Faktor di luar pasar itulah yang sering sekali diabaikan sehingga menyebabkan wisatawan itu takut untuk datang karena tempatnya tidak aman sehingga menimbulkan citra yang negatif,” imbuh Pastika.

Sementara itu pimpinan rombongan yang huga merupakan pendamping Gatot Subiyaktoro menyatakan kedatangan pihaknya selain untuk bersilaturahmi, juga dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) peserta Sespati POLRI yang nantinya akan mencari data dan melakukan penelitian yang nantinya hasilnya akan dijadikan sebagai masukan bagi Pemda dan Polda.

Lebih lanjut disampaikan, kuliah kerja kali ini mengambil data tentang kepariwisataan Bali dan faktor – faktor penunjangnya. Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan terdapat 7 orang peserta Sespati yang melakukan KKDN di Bali yang didampingi oleh 5 orang pendamping. Ia mengharapkan agar Gubernur Pastika mampu memberikan dukungan atas pelaksanaan KKDN tersebut sehingga apa yang menjadi penelitian mereka dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada permasalahan lebih lanjut. Ia juga menyampaikan pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Bali dan Kodam IX Udayana.

Sumber : Humas Pemprov Bali

Sudikerta Dukung Kebijakan “Tax Amnesty” di Bali

BALI-PORTAL-NEWS.COM – Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta mengapresiasi rencana pemerintah pusat mengambil kebijakan tax amnesty dan sekaligus mendorong sosialisasi tersebut. Menurutnya, penerapan kebijakan yang berupa pengampunan pajak bagi wajib pajak (WP) diharapkan bisa mendongkrak jumlah wajib pajak orang pribadi.

Tidak hanya itu kebijakan ini berpotensi bagi penerimaan yang akan bertambah baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya.  Terlebih Bali yang merupakan daerah tujuan pariwisata dunia, dipastikan terdapat banyak pengusaha baik lokal maupun asing yang bergerak di sektor pariwisata.

Demikian disampaikan Wagub Sudikerta saat menerima Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Provinsi Bali, Nader Sitorus dan  Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali (DJPB) R.Wiwin Istanti di Ruang Rapat Wagub Sudikerta, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (18/7/2016).

“Inikan penghapusan dari pajak yang terhutang, tanpa syarat administrasi. Saya harap bisa dimanfaatkan oleh para penunggak pajak, khususnya bagi para wajib pajak yang menaruh uangnya di luar negeri,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Nader Sitorus menjelaskan secara garis besar bahwa pemerintah pusat telah melakukan reformasi kebijakan dalam perpajakan secara simultan dari tahun ini hingga tahun 2017, dimulai dengan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang salah satunya menambahkan aturan mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak dalam UU tersebut, dan  telah disetujui 15 Juli 2016 lalu.

Senada dengan Sudikerta penerapan tax amnesty ini diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara tentunya dengan segala ketentuan dan aturan yang berlaku dalam tax amnesty tersebut. “Seperti pemberitaan di CNN Indonesia dinyatakan bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang menyimpan uang mereka di luar negeri, seperti Singapura, dengan memanfaatkan tax treaty (perjanjian pajak antar dua negara)”, ujarnya.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong diberlakukannya tax amnesty ini untuk menarik kembali uang milik warga Indonesia yang disimpan di luar negeri. Ia berharap kebijakan ini dapat didukung oleh Pemerintah Provinsi Bali, dan segera dapat disosialisaikan kepada para Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ada di Bali.

Sudikerta yang didampingi Sekprov Pemayun pada kesempatan tersebut berharap Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Bali dapat bekerjasama dengan Pemprov Bali khususnya Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali terkait data PMA maupun PMDN yang ada di Bali, sehingga dapat dikumpulkan secara bersama-sama dan diberikan sosialisasi terkait pelaksanaan peraturan tax amnesty tersebut.

Disamping itu, ia juga berharap Kanwil Ditjen Pajak juga dapat menggerakkan dan membangkitkan semangat  masyarakat yang ada di Bali, agar menjadi Wajib Pajak dan membayarkan kewajibannya kepada negara, sehingga kedepannya seluruh masyarakat Bali menjadi wajib pajak yang tertib.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali (DJPB) R.Wiwin Istanti, pada kesempatan audiensi yang sama menyampaikan bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah melalui Usaha Kecil Menengah (UKM). Maka DJPB membuat sistem khusus untuk mengantisipasi dan memininalisir terjadinya kecurangan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menyusun sebuah data base bernama Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Menurutnya, SIKP bertujuan menyusun rekam jejak pelaku UKM yang mendapatkan fasilitas kredit dari pemerintah, apabila ada yang sudah menerima KUR sebanyak lebih dari tiga kali, maka secara otomatis ia tidak mendapatkannya lagi, karena diprioritaskan debitur yang baru.

Ia pula berharap kedepannya ada kerjasama yang intensif dengan Pemprov Bali khususnya terkait dengan pemuktahiran data pelaku UKM yang ada di Bali dan yang telah menerima  KUR. Selanjutnya, pihaknya juga akan mensosialisasikan sistem tersbeut kepada kabupaten/kota se-Bali sehingga data-data yang diperoleh dapat disinergikan.

 

Sumber : Humas Pemprov Bali

SOSIAL MEDIA BALI PORTAL NEWS

757FansSuka
9PengikutMengikuti
485PengikutMengikuti
3,369PengikutMengikuti
83PengikutMengikuti
22PelangganBerlangganan