Ia juga menyoroti kurang solidnya jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju di depan publik. Inkonsistensi pernyataan terkait penanganan Covid-19 yang keluar dari pemerintah tentu akan menimbulkan krisis yang lebih parah dan menyulitkan pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan Covid-19.
“Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki komunikasinya kepada publik. Tidak konsistennya pernyataan pemerintah di muka publik dapat menimbulkan krisis baru yakni krisis kepercayaan. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi mengingat akan mempersulit langkah kita menuju gerbang kebebasan dari pandemi Covid-19,” tegas pemuda asal Sulawesi Selatan ini.
Penambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp55,21 triliun berupa bantuan tunai, sembako, bantuan internet, hingga subsidi listrik kembali digelontorkan oleh pemerintah guna menstimulus ekonomi masyarakat yang terdampak.
Merespon kebijakan tersebut, Yoga Saputra menegaskan kepada pemerintah bahwa anggaran sebesar itu harus diawasi pendistribusiannya agar benar-benar tepat sasaran dan yang menerima memang masyarakat yang terdampak.
“Kami selaku mitra kritis pemerintah kembali mengingatkan untuk mengawasi aliran dana yang dialokasikan untuk perlindungan sosial masyarakat yang terdampak agar penggunaannya tepat sasaran. Jangan lagi terjadi kasus korupsi bansos yang pada akhirnya hanya menyengsarakan rakyat,” terang Yoga.(bpn)
