Bali Bangkit
I Made Ramia Adnyana, Wakil Ketua Umum DPP IHGMA. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Terkait adanya rencana penundaan pembukaan kembali pariwisata Bali oleh Pemerintah Pusat pada Juli 2021 mendatang, menimbulkan reaksi dari beberapa pelaku pariwisata di Bali.

Seperti hal yang diungkapkan oleh Dr. (C) I Made Ramia Adnyana, SE, MM, CHA, Wakil Ketua Umum DPP IHGMA (Indonesian Hotel General Manager Association) pada Senin (28/6/2021) yang menyatakan bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunda kembali pembukaan pariwisata Bali pada Juli 2021 mendatang.

Menurutnya, hal tersebut melihat dari fakta yang terjadi bahwasanya ketahanan perekonomian masyarakat Bali hanya dapat bertahan hingga akhir Juni 2021 ini, sehingga jika pemerintah masih maju mundur untuk membuka perbatasan (border) dengan negara lain, maka kondisi ini akan membuat Bali semakin terpuruk.

“Pemerintah terutama empat Menteri, harusnya sudah mempunyai komitmen mengenai tanggal pembukaan dan waktu pengumumannya. Jangan lupa, Bali adalah destinasi wisata utama. Bali juga satu-satunya provinsi di Indonesia yang ekonominya paling minus atau terkoreksi paling dalam. Jangan seperti sebelumnya, sudah ditetapkan tanggal pembukaan lalu satu Menteri membatalkan dalam hitungan hari, yang membuat rakyat dan para pelaku usaha wisata di Bali kecewa,” ungkapnya.

Baca Juga :  17.000 Vaksin Astrazeneca Ditargetkan Tuntas Minggu ini, Lansia Masih Jadi Prioritas

Selanjutnya, rencana penundaan pembukaan pariwisata Bali Juli 2021 mendatang, mulai santer terdengar setelah melihat naiknya angka kasus Covid-19 di Indonesia yang tembus 20 ribu per hari. Menanggapi hal tersebut, Made Ramia yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Akomodasi & Pengembangan Pariwisata KADIN Bali menuturkan, di Bali peningkatan kasus Covid-19 tidak terjadi begitu siginifikan. Menurutnya, itu karena memang masyarakat Bali sudah sangat jenuh dengan keadaan saat ini dan sangat berharap pariwisata segera dibuka.

Saat ini, Rakyat Bali sudah sangat siap menerima kedatangan wisman, mereka juga butuh makan dan biaya hidup lainnya. “Beberapa hasil penelitian juga menunjukan, tingkat kepatuhan masyarakat Bali pada Protokol Kesehatan (Prokes) mencapai angka 96% dan ini angka tertinggi dari seluruh Indonesia,” kata Ramia.

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini