BALIPORTALNEWS.COM – Wakil Presiden Indonesia, Mohammad Jusuf Kalla menekankan pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan yang layak demi menaikkan taraf kesejahteraan para pekerja, buruh dan juga para pengusaha.
“Hal itu sangat sesuai dengan dasar negara kami Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan komitmen ILO yang ingin menciptakan keadilan dan kesejahteraan para pekerja saya pandang sudah sejalan,” ujarnya JK saat membuka secara resmi Sidang Umum the 16th Asian and the Pacific Regional Meeting (APRM) of International Labour Organization (ILO) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Badung, Selasa (6/12/2016).
Jusuf Klaa yang didampingi Gubernur Bai Made Manku Pastika juga memberi perhatian serius terhadap upaya penanggulangan permasalahan pengangguran. Meskipun kata dia tingkat perekonomian Indonesia sudah lebih baik dari beberapa negara tetangga, namun pengangguran masih menjadi masalah serius yang harus ditangani. Ia berharap Indonesia bisa mendapatkan masukan yang komperehensif terkait dengan pengurangan pengangguran di Indonesia.
Di sisi lain, Ia juga mengingatkan para pekerja terutama buruh untuk selalu memperbaharui keterampilan mereka, terutama di bidang teknologi dan informasi. Karena seiring perkembangan jaman, kedua komponen itu sangat dibutuhkan untuk mempermudah segala hal yang menyangkut dunia kerja. “Saya tidak ingin para pekerja dan buruh ditinggalkan teknologi, karena tanpa itu kita tidak bisa memenuhi tuntutan zaman,” imbuhnya.
Pada akhirnya JK berharap terbangun koordinasi yang baik antara pemerintah, pengusaha dan buruh demi mewujudkan lapangan kerja yang layak. Ia juga berharap ada kerjasama antar negara demi menampung tenaga kerja yang semakin banyak, karena hal itu juga tidak lepas dari upaya kita bersama demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal.
Sementara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Mohammad Hanif Dhakiri melaporkan jika terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah sidang APRM ILO berdasarkan kesepakatan dari sidang sebelumnya yang berlangsung di Kyoto, Jepang pada tahun 2011. Dalam sidang yang dihadiri oleh sekitar 400 delegasi dari sektor pekerja dan pengusaha termasuk 20 menteri tenaga kerja dari 35 negara, kata dia akan membahas masalah mewujudkan pekerjaan yang layak bagi para pekerja di kawasan Asia dan Pasifik demi mewujudkan pertumbuhan yang adil bagi para pekerja baik dari sektor formal, informal maupun bagi pekerja migran.
Ia juga menambahkan, setelah dideklarasikannya Sustainable Development Goal (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana di tahun 2030 ditargetkan pertumbuhan ekonomi yang adil di seluruh dunia, hal itu sangat sejalan dengan semangat ILO untuk menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh pekerja di dunia terutama di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, kesimpulan APRM juga akan membantu penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional para negara anggota ILO, serta kegiatan ILO di kawasan ini.
Sementara itu Direktur Jenderal ILO, Guy Rider mengungkapkan jika sidang kali ini akan memfokuskan sejauh mana pencapaian tujuan yang telah disepakati dalam sidang sebelumnya, terutama dalam usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang layak di kawasan Asia Pasifik.
“Selain itu kita berkumpul di sini untuk melihat progress yang telah kita capai, dan mengevaluasi kekurangan yang belum tercapai,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi pemerintah Indonesia yang dipandang telah mampu mangakomodir hak-hal para pekerja selama ini dan telah mampu menargetkan UMR yang layak bagi mereka. Atas capaian Iindonesia tersebut, organisasi yang berada langsung di bawah PBB ini, Ia juga menyampaikan apresiasinya.
Kesepakatan ILO yang turut juga ditindaklanjuti oleh negara-negara anggota menurutnya telah mampu menurunkan angka kemiskinan terutama di kawasan Asia Pasifik dari 21% di tahun 2006 menjadi sekitar 10% pada tahun 2012, dan dia optimis angka itu akan terus menurun seiring semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap pada pekerja dan buruh.
Selain capaian itu, Ia juga menyoroti berbagai masalah di bidang tenaga kerja yang harus mendapatkan perhatian serius, seperti masih banyaknya para pekerja yang belum mendapatkan perlindungan hukum, eksploitasi terhadap para pekerja wanita dan anak-anak hingga masalah buruh migran yang tidak mendapatkan hal-hal mereka dari perusahaan.
“Sekarang kita juga duduk di sini untuk membicarakan nasib mereka, agar keadilan sosial bagi seluruh pekerja dan buruh di dunia bisa terapai,” pungkasnya.
Hadir pula dalam kesempatan itu memberikan pandangan perwakilan pengusaha yang diwakili oleh Hariadi Soekamdani dari Indonesia, dan Ketua Serikat Buruh Felix Anthony dari Fiji. Pada dasarnya para pengusaha sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal mengakomodir hak-hal para buruh, dan pengusaha menyatakan kesiapannya untuk memenuhi. Ia juga berharap ke depan bisa terjalin kerja sama yang lebih apik lagi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja tanpa mengurangi hal dari salah satu pihak agar tercapai harapan ILO yaitu keadilan sosial bagi seluruh pekerja termasuk pengusaha.
Sementara Felix Anthony menyoroti tindak kekerasan yang dialami para buruh ketika demonstrasi pada hari buruh internasional. Hal itu terjadi di beberapa negara seperti di Myanmar, Korea Selatan dan negara lainnya. Menurutnya ketika aparat menghadang para demonstran dengan water canon dan gas air mata, sudah merampas hak mereka untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat.
“Bahkan ada rekan kami yang meninggal karena water canon, itu sudah pelanggaran HAM,” tegasnya. Ia juga berharap melalui APRM ILO ini sudah tidak ada lagi negara yang melarang para buruh untuk berserikat apalagi melarang mengeluarkan pendapat. (humasprovbali/bpn)
