Pemilu 2024
KPU Bali Gelar Rakor Pengelolaan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Buleleng. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menguatkan dan memantapkan langkah bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Buleleng.

Kegiatan tersebut dirangkai dengan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengelolaan Logistik pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Buleleng, di Berutz Bar dan Resto Singaraja, Jumat (20/10/2023).

Pada Rakor kali ini, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mengajak seluruh PPK untuk bersama-sama bertanggungjawab dan bekerja sebaik mungkin agar pengalaman yang kurang baik di Tahun 2019 lalu diharapkan tidak akan terulang kembali. Logistik harus dipersiapkan dari awal mulai dari penerimaan, pengelolaan dan pendistribusiannya harus dilakukan dengan matang dan baik.

“Jangan sampai kejadian di tahun 2019 terulang lagi, H+2 jam logistik baru datang ke TPS dan saya tidak ingin kejadian seperti itu terulang lagi, saya yakin kalau Buleleng jengah kita akan bisa melakukan dengan baik,” tegasnya.

Baca Juga :  Semakin Seru, Sumardi Daftar Bakal Calon Bupati Karangasem ke Nasdem

Saat ini, logistik yang baru datang hanya biliknya saja, untuk kotak, tinta dan segelnya akan segera menyusul dari pengadaan tahap pertama. Untuk Kepada seluruh PPK diminta untuk bersiap dan mempersiapkan tempat logistik agar nantinya bisa berjalan sesuai harapan.

Pihaknya berjanji akan memberikan penghargaan kepada PPK yang bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa ada kendala, tidak terlepas dari itu pihaknya juga berharap agar seluruh PPK memberikan masukan terkait kendala yang pernah dihadapi sebelumnya dan apa yang diharapkan dari pimpinan selanjutnya.

Baca Juga :  Koster Beri Lampu Hijau Gede Dana Maju Pilkada Karangasem Lagi, Cawabup Masih Dibahas

Lidartawan mengaku tentu disetiap Pemilu pasti akan selalu dievaluasi dan dari evaluasi itu lah harus tau dimana critical control point yang harus dikontrol didalamnya. Selain itu data pencalonan juga sudah dimitigasi, misalnya pengunduran diri calon atau ada yang dicoret dari DPPnya untuk itu akan selalu dimonitor agar tidak terjadi gesekan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saya yakin masyarakat Buleleng akan lebih demokratis lagi, karena salah satu barometer demokrasi di Bali ada di Buleleng,” tutupnya.(adv/bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News