BALIPORTALNEWS.COM – Ketua Presidium PP KMHDI I Kadek Andre Nuaba menilai kisruh impor beras yang melibatkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tidak akan menemukan titik terang apabila perdebatan masih mengedepankan egoisme, bukan substansi permasalahanya.
Menurutnya BPS yang menjadi sentralitas data dalam permasalahan ini, namun ia menyayangkan data beras terakhir yang dimiliki BPS hanya sampai 2015.
“Kunci utamanya kan pada data, Bulog dan Mendag sama-sama memiliki data dan masing-masing merasa datanya paling benar. Pertanyaanya sekarang, kemana BPS selama ini?,” ungkap Andre.
Andre juga mengharapkan adanya audit posisi stok beras di Perum Bulog dan dilakukannya penghitungan untuk perkiraan stok beras di penggilingan. Data tersebut kemudian ditetapkan sebagai neraca beras nasional yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan impor.
“Karena stok beras tidak hanya ada di Bulog, sebagaian petani dan penggiling juga biasa melakukan penyimpanan beras yang biasanya dijual ketika harga sudah baik. Data inilah yang kemudian menjadi acuan dalam pengambian keputusan,” sambungnya.
Namun Andre mendukung langkah Bulog untuk menghentikan impor beras, ia sangat yakin bahwa rakyat tidak membutuhkan beras impor kembali, pasalnya menurutnya kebijakan tersebut hanya akan melemahkan posisi petani di negerinya sendiri.
“Masuknya beras impor, tentu akan merugikan para petani. Harga pasaran akan melemah, sedangkan dimusim kering saja serapan gabah petani dalam negeri sebesar 4.000 ton per hari, artinya stok beras bisa menapai 3 juta ton. Dan itu aman,” ungkap Andre.
Alasan kedua, menurutnya impor beras memperbesar beban anggaran belanja Negara. Tidak hanya menambah anggaran untuk pembelian beras, namun juga untuk penampungan beras sampai akhir tahun.
“Saat ini saja Bulog sudah dibebankan biaya 45 milliar untuk melakukan sewa gudang, artinya ketika dilakukannya impor beras lagi, ada penambahan cost untuk menampungnya. Sedangkan, sampai akhir tahun Bulog juga masih harus menampung serapan hasil panen dari petani,” tutup Andre.(humas-kmhdi/bpn)
