BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Aksi damai serentak yang diserukan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) telah terlaksana di 20 provinsi dan 51 titik aksi di Indonesia.
I Gede Hendra Juliana selaku Koordinator Lapangan Nasional (Korlapnas) mengungkapkan bahwa diturunkannya mahasiswa Hindu se Indonesia ini didasari atas kekhawatirannya terhadap kondisi politik Indonesia menjelang Pemilu Serentak 19 April 2019 mendatang.
“Kita sudah terlalu muak menyimak praktik – praktik politik yang kotor penuh Hoax dan fitnah ini. Hadirnya KMHDI ke jalan hari ini ingin selain sebagai kritik KMHDI terhadap perserta Pemilu juga sebagai penyadar masyarakat untuk tetap jeli dan menjaga persatuan ditengah kampanye yang kian memanas,” ungkap Hendra, 22 Maret 2019 di Jakarta
Paska aksi usai dilaksanakan khususnya di DKI Jakarta, Pimpinan Pusat KMHDI langsung mendatangi Kantor KPU Pusat di Jln. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
“Kita serahkan secara tertulis sikap dan tutuntan KMHDI kepada KPU selaku penyelenggara Pemilu di Indonesia, dengan harapan dapat diwujudkannya nilai-nilai Demokrasi Pancasila untuk Pemilu Indonesia yang Demokratis,” ungkap Andre ketika menyerahkan pernyataan sikap KMHDI menjelang Pemilu.
Viriyan sebagai Komisioner KPU bidang Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan antar Lembaga merespon baik gerakan substantif yang dilakukan KMHDI untuk Pemilu nanti. Aksi Serentak tersebut dinilainya sebagai upaya mencerdaskan publik guna meningkatkan partipisasi dalam Pemilu nantinya.
“Apa yang digerakkan KMHDI kita apresiasi dan tuntutan yang disampaikan kita terima dengan baik. Langkah KMHDI ini sangat subtantif untuk menarik partisipasi publik khususnya generasi millennial dan pemilih pemula dalam Pemilu nanti,” ungkap Viryan dalam Jumpa Pers yang dilaksanakan di Kantor KPU Pusat.
Ketua Presidium I Kadek Andre Nuaba juga menyampaikan harapannya agar KPU menjaga secara konsisten independensi dan lebih fokus melakukan kampanye khususnya non-konvensional.
“78% millennial masih apatis terhadap politik dan 2,07% rakyat masih buta aksara. Inilah yang menjadi PR KPU di sisa waktu yang masih ada ini,” tutup Andre. (humas-kmhdi/bpn)
