Validasi DTKS
Pengamat Sosial UGM: Validasi DTKS Perlu Dilakukan Agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, YOGYAKARTA – Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) bagi warga kurang mampu di bulan ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Setidaknya ada enam bansos yang akan cair di periode tersebut yakni bansos pangan, PKH, BPNT, bantuan miskin ekstrem, bansos BPJS Kesehatan, serta bansos BKKBN.

Pengamat Sosial dari UGM, Dr. Hempri Suyatna mengapresiasi program pemberian bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tanah air. Sebab, dengan adanya bantuan tersebut akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang.

“Patut kita apresiasi program pemerintah ini karena bisa membantu masyarakat saat Ramadahan dimana tidak sedikit masyarakat yang masih kesulitan secara ekonomi akibat dari fluktuasi kebijakan kenaikan BBM, kenaikan harga bahan pokok dan lainnya,” paparnya saat dihubungi, Rabu (29/3/2023).

Kendati begitu, Kepala  Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIPOl UGM ini menyebutkan, validasi data terutama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menjadi poin penting yang patut diperhatikan agar pendistribusian bansos bisa tepat sasaran.

Baca Juga :  POCO Rilis POCO Pad, Tablet Pertama Berperforma Fearless di tahun 2024

Ada beragam persoalan terkait DTKS di masyarakat. Mulai dari NIK yang tidak valid, NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercantum, hingga ketidaksamaan data antara Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri.

“Harapannya DTKS ini sudah tervalidasi sehingga program bisa tepat sasaran. Sebab, banyak kasus ketidaktepatan sasaran berujung pada konflik sehingga perlu dipastikan bahwa DTKS adalah yang benar-benar update,” tuturnya.

Tak hanya itu, upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar bansos tepat sasaran adalah dengan mengirim langsung ke penerima by name by address. Namun demikian, cara tersebut juga perlu dibarengi dengan sistem kontrol dan monitoring yang baik, termasuk pengawasan tender-tender bansos agar tidak salah sasaran.

Hempri menekankan, sinergi antara berbagai pihak terkait dengan pemberian bansos juga menjadi hal yang tak kalah penting untuk dijalankan. Milsalnya antara Bulog, Dinas Sosial dan Pemerintah desa/kelurahan dan lainnya.

“Validasi, monitoring, serta pendampingan bansos ini harus terus dilakukan sehingga bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Sementara terkait pemberian bansos pangan selama 3 bulan, Hempri berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan kembali terhadap komoditas sembako yang dibagikan.

“Apakah ini harus beras terus selama 3 bulan? Mungkin kalau saat ini beras relevan karena sebagian petani belum panen, tapi kalau sudah panen saya kira ini harus dipikirkan kembali pengganti komoditas beras,” ujarnya.

Baca Juga :  Pentingnya Literasi Keuangan Perempuan Bagi Perekonomian Keluarga dan Negara, OJK Gelar Edukasi Keuangan BUNDAKU

Selain jenis komoditas pangan, Hempri menilai pemerintah sebaiknya memikirkan kembali kualitas dan standar beras yang disalurkan untuk bansos. Berkaca dari pengalaman saat pembagian beras miskin/rastra, banyak beras-beras bantuan yang justru dijual di pasar karena kualitasnya di bawah standar.

“Harus ada standarisasi kualitas sembako yang akan didistribusikan,” pungkasnya.(bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News