“Tidak ada kesalahan atau kekeliruan yang tidak bisa diperbaiki, ya bisa diantisipasi, dan tentu bisa diubah ya. Semuanya pasti bisa berpikir jernih dan kelalaian itu pasti ada dalam setiap manusia,” terangnya.
Untuk dapat diketahui sebelumnya, disisi lain, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., MP., menjelaskan, jika Pemilu tetap dilaksanakan pada 28 Februari 2024, maka KPU Bali dalam hal ini, tidak akan bisa menyelenggarakannya karena bertepatan dengan Hari Raya Galungan.
“Saya akan bilang bahwa kita tidak akan bisa menyelenggarakan Pemilu 2024, jadi itu harus diubah dan tidak tanggal 28 Februari 2024. Bagaimana orang mau ke TPS kalau seharian sudah beraktivitas penuh di Pura? Bisa-bisa Bali ga ada suaranya,” jelasnya.
Agung Lidartawan tidak mempermasalahkan, jika ada solusi Pilpres dan Pileg yang diadakan tetap di bulan Februari, tetapi sebaiknya bisa ditoleransi dengan mundur seminggu dari tanggal tersebut.
Sementara itu, seperti informasi yang berhasil dihimpun dari laman Kemendagri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, beredarnya jadwal Pemilu 2024 tersebut belum menjadi keputusan akhir dari pihaknya. Menurutnya, jadwal tersebut baru berbentuk pengajuan oleh KPU RI dalam rencana pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
“KPU menyampaikan 28 Februari, dengan alasan kesiapan anggaran yang sudah ada, kemudian dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan untuk menghindari kelelahan para petugasnya. Nah, diambilah tanggal 28 Februari, tapi ini belum menjadi keputusan resmi,” ungkap Mendagri Tito Karnavian.
Dirinya juga menyatakan, bahwa tidak menutup kemungkinan jadwal Pemilu akan bergeser dari yang diusulkan KPU RI, apabila ada pertimbangan lain nantinya. (aar/bpn)
