Alasan Menteri Yasonna mengajak semua daerah mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya, karena sangat meyakini Indonesia diberi karunia berupa kekayaan/keberagaman budaya, potensi geografis wilayah, dan sumber daya manusia yang luar biasa.
Menkumham menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan nyawa dari sebuah produk, melalui tindakan menjaga, meningkatkan reputasi atau mutu suatu produk, sekaligus melindungi melalui sistem Kekayaan Intelektual. Hal ini bertujuan agar suatu produk yang dihasilkan dari Kekayaan Intelektual menjadi terlindungi dari pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab oleh pihak lain di kemudian hari.
Sistem Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perkembangan perekonomian dan perdagangan baik di pusat maupun di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Yasonna memberi contoh seperti yang telah dilakukan oleh Gubernur Bali, yakni kerja sama dengan Rumah Mode Christian Dior untuk memakai Kain Tenun Endek Bali sebagai busana tahun 2021.
“Arak Bali, hingga Kopi Bali juga menunjukan bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal dan potensi yang mampu meningkatkan perekonomian daerah,” jelas Menteri Yasonna di hadapan Gubernur Koster, Dirjen Kekayaan Intelektual, Dr.Freddy Harris, A.C.C.S, Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, Bupati/Walikota se-Bali, Sentra KI, dan para penerima Sertifikat KI, sekaligus menegaskan dirinya sangat senang di Pemerintah Provinsi Bali telah ada Badan Riset dan Inovasi Daerah yang menangani fasilitasi dan pendaftaran KI, dan memiliki Desa Adat yang melindungi adat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal.
Perjuangan Gubernur Wayan Koster dalam mendorong sertifikasi KI, tercermin dari visinya yang sangat membumi dengan wawasan jauh ke depan yaitu, Visi Nangun Sat KerthiLoka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru khususnya dalam penguatan dan pemajuan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.
Apa yang diperjuangkan ini sesuai prinsip Trisakti Bung Karno yakni Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Dedikasi tersebut dilakukan melalui proses yang panjang, dimulai dengan merancang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ketika duduk di DPR RI. Upaya berlanjut dengan konsisten ketika mendapat kepercayaan sebagai Gubernur Bali, dalam waktu singkat telah mampu menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
