Rakernas FORSESDASI
Sekda Alit Wiradana Selaku Ketua Forum Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Bali Hadiri Rakernas FORSESDASI Tahun 2023. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia yang dibuka oleh Irjen Kemendagri, Drs. Tomsi Tohir dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I.B Alit Wiradana yang juga selaku Ketua Komisariat Wilayah Bali serta seluruh  Sekda se-Indonesia pada Kamis, 2 Februari 2023 di Swis-Bell Hotel, Jakarta Pusat.

Ketua-Ketua Umum DPP FORSESDASI, Lalu Gita Ariadi dalam laporannya menyampaikan, rasa terima kasih serta apresiasi terhadap Sekretaris Daerah seluruh Indonesia yang selalu kompak dan semangat dalam mengemban tugas-tugas  sebagai pemangku kewenangan di dalam organisasi pemerintahan daerah masing-masing.

Baca Juga :  Perluas Komitmen, Safety Riding Lab Astra Honda Hadir di Tasikmalaya

Lebih lanjut dikatakan, bahwa ada tiga poin penting yang dibahas dalam Rakernas Forsesdasi kali ini terkait isu strategis yang dialami seluruh Sekda saat ini.

“Isu strategis yang kita alami saat ini ada tiga yaitu Perspektif Hukum Sekretaris Daerah, Kewenangan dan Hak-Hak Jabatan Sekretaris Daerah, serta Protokoler Sekretaris Daerah,” ujar Lalu Gita Ariadi.

Sementara Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir mengatakan, Sekretaris Daerah merupakan pimpinan dari sekretariat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Wali Kota/Bupati serta sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran strategis Pemerintah Daerah.

“Sekretaris Daerah harus mampu berperan sebagai Kordinator, Regulator, Fasilitator, Evaluator serta Inspirator maupun Motivator dalam memimpin Sekretariat Daerah,” ujar Tomsi Tohir.

Baca Juga :  Pj. Ketua Dekranasda Bali Hadiri HUT ke-44 Dekranas di Solo

Lebih lanjut dikatakan, terdapat 8 arahan dari Presiden yang diharapkan dapat ditindak lanjuti oleh Sekretaris Daerah.

“Saya ingin menyampaikan, bahwa Presiden memberi 8 arahan agar dapat ditindak lanjuti oleh Sekda yaitu Penanganan Inflasi, Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Turunkan Kasus Stunting, Selesaikan Masalah KKPR dan PBG, Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Membangun Dana Abadi dan memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, menunjukkan Keunggulan dan Keunikan dari Setiap Daerah, Jaga Stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilihan umum, serta jaga kebebasan beragama,” pungkasnya.(bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News