BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Dalam debat Capres kelima yang digelar di Jakarta pada Minggu (4/2/2024), Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyoroti isu kesejahteraan guru di Indonesia. Anies menyebutkan bahwa sebanyak 1,6 juta guru di Tanah Air masih belum tersertifikasi.
Pernyataan ini sejalan dengan laporan dari laman Era.id, yang pada 25 November 2023, mengabarkan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat kesejahteraan guru. Deputi II KSP Abetnego Tarigan menyatakan bahwa pemerintah akan mendorong peningkatan kesejahteraan guru, termasuk melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Targetnya adalah meluluskan satu juta guru sertifikasi pada tahun 2024.
Abetnego juga menyoroti upaya pemerintah dalam memberikan perhatian kepada guru madrasah. Pada November 2023, pemerintah telah mencairkan tunjangan guru inpassing bagi 100.000 guru madrasah dengan besaran Rp1,4 juta per bulan. Selain itu, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga telah dibayarkan bagi 221.000 guru non PNS di bawah Kementerian Agama.
Pemerintah juga telah mencapai sebagian besar target penerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan 850.000 guru terpenuhi dari target 1,1 juta. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan kebutuhan guru di sekolah negeri terpenuhi.
Di samping itu, pemerintah tengah menyiapkan skema PPPK khusus untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah Papua, dengan merekrut lulusan SMA/SMK yang kemudian diberikan kesempatan untuk mengajar sambil melanjutkan studi ke jenjang S1 dan pendidikan profesi.
Menanggapi isu kesejahteraan, Abetnego menekankan peningkatan kompetensi guru kejuruan, khususnya melalui program SMK Pusat Keunggulan (PK). Program ini memberikan peluang lebih luas bagi pengembangan diri guru melalui program magang, guru tersertifikasi industri, praktisi mengajar, dan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.
“Dengan berbagai upaya ini, pemerintah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia. Semua inisiatif ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan kesejahteraan guru yang masih belum tersertifikasi,” imbuh Abetnego.
Sementara itu, dalam artikel CNNIndonesia.com pada 22 September 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga mengakui bahwa sekitar 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak. Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena guru-guru tersebut masih menunggu sertifikasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).
Anindito menegaskan bahwa RUU Sisdiknas menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan, meningkatkan mutu, dan memperbaiki kesejahteraan guru. RUU ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi sekitar 1,6 juta guru yang belum menerima TPG karena aturan sertifikasi yang diwajibkan oleh UU Guru dan Dosen tahun 2005.
Terkait dengan RUU Sisdiknas, Mendikbudristek Nadiem Makarim menjanjikan bahwa seluruh guru bisa menerima TPG tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG yang membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Namun, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengingatkan akan kekhawatiran terkait penghapusan pasal terkait tunjangan profesi guru dalam draf RUU Sisdiknas. PGRI menekankan perlunya pemberian tunjangan profesi guru diatur secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas. (bpn/cekfakta.com)
Rujukan :
