BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Untuk menangkal berita hoaks atau paslu dan menciptakan Pemilu yang damai, berkualitas, dan kondusif, Dewan Pers telah melaksanakan ‘Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Bali’. Acara ini dibuka oleh Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Tri Agung Kristanto, di Swiss Belresort Watu Jimbar, Sanur, pada Senin (31/7/2023).
Workshop ini melibatkan 50 Pemimpin Redaksi dan para redaktur serta dihadiri oleh Direktur Bappenas, Astri Kusuma Mayasari, S.IP., MA., dan melibatkan 5 nara sumber, termasuk Tri Agung Kristanto dengan topik Jurnalistik dalam Tarikan Politik Praktis, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lindartawan yang membahas Regulasi terkait Peliputan Pemilu, dan Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka yang berbicara tentang Pengawasan atas Pemberitaan dan Penyiaran Pemilu 2024, dipandu oleh Suprapto Staf Ahli Dewan Pers.
Dalam konteks penyiaran, workshop juga menghadirkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, Agus Astapa, dengan materi tentang Pengawasan atas Pemberitaan dan Penyiaran Pemilu 2024. Selain itu, Wahyu Dhyatmika dari Tempo membahas topik Jurnalisme Data, Memaknai, dan Membaca Data Pemilu.
Tri Agung Kristanto menyampaikan pada sambutan pembukaan workshop bahwa salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan demokrasi adalah terciptanya ruang publik yang kondusif, sehat, dan bebas dari berita palsu atau paslu serta hoaks. Oleh karena itu, peran media sebagai pilar keempat demokrasi sangat penting dalam menampilkan berita-berita yang berimbang agar tidak menimbulkan prasangka buruk di masyarakat.
“berita-berita yang disajikan dapat meningkatkan wawasan sehingga Pemilu 2024 dapat berlangsung secara damai. Dia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dan pengetahuan teknis dalam melakukan literasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu 2024,” harapnya.
Lebih lanjut, Tri Agung Kristanto menyebutkan bahwa menjelang pelaksanaan Pemilu, kemungkinan akan muncul banyak informasi yang menyesatkan, terutama di media sosial (medsos). Oleh karena itu, media memiliki peran yang penting untuk memiliki kekuatan hukum dan dapat membantu meluruskan persepsi masyarakat yang mungkin terpengaruh oleh opini di media sosial tersebut.
Sebelumnya, Direktur Bappenas, Astri Kusuma Mayasari, juga membenarkan adanya berita-berita palsu atau hoaks yang jumlahnya mencapai ribuan. Untuk menghadapi masalah ini, sinergi antara Dewan Pers, Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, dan media sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lindartawan dan Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka sepakat dengan konsep Pemilu damai yang diharapkan oleh Dewan Pers. Bahkan, KPU Bali I Dewa Agung Gede Lindartawan menggagas konsep Green Election (Pemilu Hijau) yang bertujuan untuk menjaga lingkungan dari tebaran baliho atau spanduk dari para kandidat Presiden, Wakil Presiden, dan Bacaleg.
Untuk mengurangi gesekan antara pendukung calon kampanye, KPU Bali akan mengajak konstentan politik untuk menggelar kampanye di mal. Selain itu, pemilih cerdas dan pemula tidak menginginkan adanya baliho yang bertebaran di pinggir jalan, karena hal tersebut dapat merusak citra Bali sebagai daerah pariwisata. Hasil survei menunjukkan bahwa manfaat baliho bagi caleg untuk mendongkrak popularitas sangat kecil. (ads/bpn)
