BALIPORTALNEWS.COM – Kondisi kebangsaan saat ini menjadi perhatian Mahasiswa Indonesia, khususnya kasus intoleransi dan “pelecehaan” terhadap lambang Negara. Gabungan enam organisasi yang mengatasnamakan Mahasiswa Indonesia Nasional melakukan pernyataan sikap hari ini Kamis (19/1/2017) di Rumah Makan Handayani Jakarta.
Keenam organisasi tingkat nasional itu terdiri dari, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI).
Ketua Umum PMKRI, Angelo Wake Kako mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada di tengah fase darurat kebangsaan, dimana ada beberapa oknum dan kelompok yang terus berupaya memecah belah keutuhan dan kedamaian Indonesia.
“Melihat kondisi kebangsaan saat ini kami bersepakat untuk menyerukan sikap kami sebagai perwakilan mahasiswa Indonesia lintas agama yang kemudian kami sebut sebagai Lima Resolusi 2017 Mahasiswa Indonesia”, ujar Angelo.
Menyambung pernyataan tersebut Ketua umum GMNI Chrisman Damanik berpendapat bahwa organisasi manapun yang hidup didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tunduk dan patuh terhadap ideologi Pancasila. Sehingga organisasi yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan.
“Kami mendesak kepada pemerintah untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang bertentangan dengan Pancasila,” ungkap pria yang dipanggil Chris ini.
Sedangkan Sekjen PB PMII Abdul Haris Wally menyampaikan bahwa persoalan laporan terkait dugaan penistaan agama dan pelecehan lambang Negara harus segera diselesaikan oleh Kepolisian.
“Kami mendukung pihak Kepolisian untuk menuntaskan proses hukum dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh saudara M. Rizieq Shihab,” tegas Abdul Haris.
Ketua umum GMKI Sahat Martin Philip menegaskan bahwa Indonesia dibangun melalui konsensus bersama oleh pendiri Bangsa, ketika ada kebhinekaan di Indonesia itu bukan menjadi kelemahan melainkan sebagai kekayaan. Sehingga saat ada persoalan intoleransi harus ditindak tegas.
“Kami meminta kepada pemerintah melalui aparat hukum untuk menindak tegas para pelaku tindakan intoleran yang menganggu kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara seperti kasus bom di Samarinda dan pembubaran ibadah di Sabuga, Bandung.” Kata Sahat.
Menambahkan hal tersebut, Presidium KMHDI Putu Wiratnaya mengajak seluruh anak Bangsa untuk bersatu menjaga persatuan Bangsa yang berlandaskan Pancasila dan jangan mau dipecah belah dengan isu-isu ideology lain.
“Kami menyerukan kepada seluruh anak bangsa untuk bersatu menjaga kedamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila” ajak Putu.
Sedangkan Ketua Umum HIKMAHBUDHI Sugiartana, mengatakan bahwa kejadian – kejadian intoleran akhir – akhir ini sudah menganggu kedaulatan Negara, sehingga pihak berwajib harus bertindak tegas dalam menegakan hukum.
“Kami meminta kepada pemerintah untuk menjaga marwah Negara dan mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tutup Sugiartana.
Tidak hanya melakukan konferensi pers, Gabungan organisasi kemahasiswaan ini juga berencana akan segera bertemu para petinggi Negara seperti Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Kapolri dan Panglima TNI. (r/bpn)
