BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sejumlah isu strategis terkait anggaran dan program kerja di lingkup Dinas Pendidikan serta Dinas Tenaga Kerja. Beberapa hal krusial yang menjadi perhatian meliputi realisasi anggaran PAUD, kesesuaian program pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK), hingga perlindungan jaminan sosial bagi para petani.
Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen, menjelaskan bahwa pada Dinas Pendidikan, pembahasan awal difokuskan pada pemanfaatan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Meskipun sarana dan prasarana seperti pengadaan pakaian seragam sudah berjalan, realisasi anggarannya masih akan dikawal dan disesuaikan pada anggaran perubahan mendatang.
Selain PAUD, pihaknya juga menyoroti kondisi sarana prasarana sekolah umum yang dinilai banyak belum layak, serta masalah kronis kekurangan tenaga pengajar (guru) di Kabupaten Buleleng.
“Kami akan tetap mengusulkan dan mengawal hal ini. Lewat pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, perbaikan sarana prasarana serta pemenuhan kebutuhan guru menjadi perhatian serius, karena sarana yang memadai adalah kunci pendidikan yang maksimal,” ujar Sukarmen.
Kemudian pada sektor ketenagakerjaan, Nyoman Sukarmen mendorong adanya penyesuaian (matching) antara program pelatihan kerja di BLK dengan kebutuhan riil pasar kerja saat ini.
Menurutnya, pelatihan di BLK saat ini terkesan usang karena masih didominasi program konvensional seperti menjahit dan perbengkelan. Padahal, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Bali yang mayoritas terserap di sektor perhotelan dan pariwisata.
Dari keseluruhan, Sukarmen menegaskan ada poin-poin utama yang ditekankan oleh Komisi IV DPRD Buleleng antara lain dewan mendorong BLK agar membuka program pelatihan sektor perhotelan dan pariwisata agar relevan dengan kebutuhan calon PMI asal Buleleng.
Lalu mengusulkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para petani di Buleleng guna menjamin keselamatan kerja mereka di lapangan. Terakhir mengawasi kebijakan peminjaman/pembantuan tenaga pegawai sekolah ke lembaga lain (seperti Koperasi Desa Merah Putih) agar tidak sampai mengganggu operasional di sekolah asal.
“Komisi IV DPRD Buleleng akan terus mengusulkan dan mengawal poin-poin aspirasi tersebut agar dapat terakomodasi dalam perubahan anggaran, dengan tetap memperhatikan kapasitas dan efisiensi anggaran daerah yang ada,” tandasnya.(dar/bpn)