BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM – Golkar Karangasem meminta seluruh pegawai ASN yang bertugas di Kabupaten Karangasem tidak merisaukan isu mutasi sebagai tekanan politik yang belakangan ini berkembang di kalangan pegawai.
Ketua DPD Golkar Karangasem, I Gusti Ngurah Setiawan menekankan, persoalan roling dan mutasi dikalangan pegawai memang sering terekspose menjelang perhelatan demokrasi. Namun pihaknya memastikan bahwa tidak akan ada mutasi karena tahapan Pilkada akan segera dimulai usai Pileg 14 Februari 2024 mendatang.
“Jadi kalo mendengar isu mutasi jangan diambil hati, tidak usah takut atau ragu, tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok di instansi masing-masing, kita Partai Golkar menjamin terkait isu masalah mutasi tidak akan ada, karena tahapan Pilkada akan segera dimulai setelah Pileg ini, ” kata Setiawan kepada wartawan, Rabu (17/1/2024).
Menurut Setiawan, persoalan mutasi pada saat Pilkada ini aturannya sudah jelas, mengingat proses tahapan Pilkada kan mulai pada Februari 2024. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, bupati, dan wali kota yang tertuang dalam pasal 71 ayat 2.
Dimana didalamnya disebutkan bahwa, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
“Isu ini juga akan terus kita monitor melalui fraksi DPRD, sehingga dalam perjalanannya tidak ada hal-hal yang dilaksanakan di luar ketentuan yang berlaku, ” imbuh Setiawan.
Sementara itu, dikonfirmasi terkait isu mutasi yang beredar, Kepala BKPSDM Karangasem, I Komang Agus Sukasena hingga berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali sempat dihubungi via pesan maupun sambungan telepon whatsapp namun belum mendapatkan jawaban.(st/bpn)