BALIPORTALNEWS.COM – Pendapatan daerah Kabupaten Badung pada RAPBD TA 2017 dirancang sebesar Rp 4.514.209.138.237,83, meningkat sebesar Rp 680.728.586.584,37 atau 17,78% dari APBD Induk TA 2016 yang sebesar Rp 3.833.480.551.653,46. Hal itu disampaikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (8/11/2016).
Rapat paripurna sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakilnya, I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. dan turut mendapingi bupati Giri Prasta, Wabup I ketut Suiasa.
Dalam rapat membahas Rancangan Penyesuaian Kebijakan Umum APBD Badung TA 2017 dan Rancangan PPAS Badung TA 2017 itu, Bupati juga membeberkan pundi-pundi pendapatan daerah Badung yang terdiri dari pendapat asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Untuk PAD dirancang Rp 3,7 triliun lebih, dana perimbangan sebesar Rp 533 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang sebesar Rp 192 miliar lebih.
Sementara untuk belanja daerah pada RAPBD TA 2017 dirancang sebesar Rp 5,2 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp 1,1 triliun dari APBD induk 2016.
Giri Prasta mengatakan peningkatan belanja daerah yang mencapai Rp 5 triliun lebih ini akan berdampak langsung pada peningkatan belanja yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat Badung.
“Capaian ini merupakan wujud komitmen saya dan kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja agar program-program yang sudah kita rancang bersama dapat terealisasi sesuai target,” kata Bupati dalam rapat paripurna yang juga membahas  tiga Ranperda, yakni Ranperda RIPDA Badung, Ranperda Penataan dan Pengpoperasian Menara Telekomunikasi dan Ranperda Utilitas Terpadu.
Ia pun membeberkan belanja daerah itu terdiri dari, belanja tidak langsung dirancang sebesar Rp 2,5 triliun lebih (49,28 %) dan belanja langsung sebesar Rp 2,6 triliun (50,74%).
Kemudian untuk pembiayaan daerah pada RAPBD TA 2017 dirancang sebesar Rp741 miliar lebih. Dikatakan pada TA 2017 tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan sehingga pembiayaan netto pada 2017 dirancang Rp 741 miliar.
Pada RAPBD 2017 ini anggaran belanja langsung diarahkan untuk membiayai program prioritas daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Badung TA 2016-2021, serta sebagai implementasi pola pembangunan nasional semesta berencana.
“Ditinjau dari aspek penerima manfaat dari belanja daerah tersebut, maka sebagian besar merupakan belanja publik yang manfaatnya diterima oleh masyarakat. Yaitu 72,90% sedangkan sisanya merupakan belanja aparatur yang manfaatnya diterima oleh aparatur pemerintah atau 27,10%,” terang Giri Prasta.
Sementara untuk belanja modal, pihaknya telah merancang alokasi anggaran sebesar 28,52%, kemudian untuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,18% dan kesehatan sebesar 11,74% dari total belanja daerah.
Khusus berkenaan dengan pendidikan, bupati menyatakan seluruh sarana prasarana pendidikan akan menjadi tanggungan pemerintah. Dengan begitu tidak ada lagi pungutan dari anak didik.
“Kedepan tidak ada alasan lagi ada pungutan di sekolah. Karena semua sudah kita yang tanggung. Kalau sampai ditemukan ada pungutan, kepala sekolahnya akan saya pecat,” katanya.
Disisi lain khusunya di bidang penguatan lembaga keuangan desa adat, Giri Prasta mengatakan sangat penting penguatan terhadapa Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) dilakukan. selain itu, LPD juga wajib melakukan audit baik secara internal maupun ekternaal. Hal itu penting bertujuan dengan pembenahan dari sisi manageman.  dengan LPD yang kuat, perekonomian masyrakat ada juga akan lebih bergairah. (hmsbadung/bpn)
Keterangan Foto : Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dokumen penjelasan Bupati kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (8/11/2016).
