BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar mencatat sebanyak 644 ribu pekerja telah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga 30 Juni 2026. Jumlah tersebut telah mencapai sekitar 76 persen dari target kepesertaan tahun ini yang ditetapkan sebanyak 839 ribu pekerja.
Selain itu, cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kota Denpasar juga telah mencapai 50,24 persen, menandakan separuh lebih angkatan kerja ber-KTP Denpasar telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Adventus Edison Souhuwat, mengatakan capaian tersebut mencakup pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah (BPU), pekerja migran Indonesia (PMI), hingga pekerja jasa konstruksi.
“Itu jumlah angkatan kerja yang ber-KTP Denpasar. Kurang lebih ada 50,24 persen itu sudah terlindungi dalam program BPJS. Baik itu di segmen pekerja penerima upah, bukan penerima upah atau pekerja migran Indonesia dan pekerja jasa konstruksi,” ujarnya saat diwawancarai di Denpasar, Rabu (22/7/2026).
Adventus menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar membawahi empat kantor cabang, yakni Denpasar, Badung, Tabanan, Buleleng, dan Jembrana, yang didukung empat unit layanan serta 33 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).
Dari sisi kepesertaan, tercatat sebanyak 16.871 badan usaha telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk segmen pekerja penerima upah (PU) atau sektor formal, jumlah peserta yang telah terlindungi mencapai sekitar 357 ribu pekerja, atau sekitar 87 persen dari target sebanyak 407 ribu pekerja.
Sementara itu, kepesertaan pekerja bukan penerima upah (BPU) atau sektor informal mencapai sekitar 212 ribu pekerja, atau 67 persen dari target 313 ribu pekerja.
Menurut Adventus, perluasan perlindungan bagi pekerja informal masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini PR kami juga BPJS Ketenagakerjaan di lapangan terkait pekerja mandiri. Karena kalau pekerja formal itu rata-rata semua sudah, kecuali yang mikro-mikro kecil. Tapi kalau pekerja bukan penerima upah atau informal, ini yang memang butuh effort,” katanya.
Di segmen pekerja jasa konstruksi, jumlah peserta yang terlindungi mencapai sekitar 57.400 orang, atau 87 persen dari target 65 ribu pekerja. Sementara itu, peserta dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tercatat sebanyak 16 ribu orang, atau baru 31 persen dari target 53 ribu peserta.
Secara keseluruhan, BPJS Ketenagakerjaan Denpasar menargetkan perlindungan terhadap 839 ribu pekerja hingga akhir 2026.
“Ini masih bulan Juli. Kita tetap optimal sampai dengan Desember nanti kita bisa capai itu 839 ribu dari empat segmen yang ada ini,” ucap Adventus.
Selain memperluas kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat penerimaan iuran hingga pertengahan 2026 mencapai sekitar Rp759 miliar, atau sekitar 50 persen dari target tahunan sebesar Rp1,5 triliun.
Di sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan Denpasar telah membayarkan manfaat klaim senilai hampir Rp478 miliar. Klaim tersebut didominasi oleh program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nilai sekitar Rp359 miliar.
“Memang masih didominasi di program jaminan hari tua karena rata-rata kerja kontrak belum selesai, putus kontrak cairkan. Habis itu kerja daftar lagi perusahaannya,” jelas Adventus.
Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan Denpasar juga telah menyalurkan beasiswa kepada 353 anak peserta yang orang tuanya meninggal dunia, baik akibat kecelakaan kerja maupun meninggal karena sebab lain.
Total dana beasiswa yang telah disalurkan mencapai Rp1,8 miliar. Program tersebut memberikan bantuan pendidikan mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, dengan besaran Rp1,5 juta per tahun untuk TK dan SD, Rp2 juta untuk SMP, Rp3 juta untuk SMA, serta Rp12 juta per tahun bagi mahasiswa.
“Jadi anak-anaknya walaupun kehilangan tulang punggung keluarga, mereka masih bisa sekolah, masih bisa lanjut. Inilah manfaat dari BPJS menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
BPJS Ketenagakerjaan juga terus mengoptimalkan pemanfaatan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta aktif. Program tersebut meliputi bantuan uang muka pembelian rumah dengan harga maksimal Rp500 juta, fasilitas renovasi rumah hingga Rp200 juta, serta pembiayaan pembangunan perumahan bagi pengembang.
Namun hingga 10 Juli 2026, realisasi program tersebut baru mencapai sembilan pengajuan, atau sekitar 31 persen dari target 29 pengajuan. Dari sisi nominal, nilai pembiayaan yang terealisasi mencapai sekitar Rp4,1 miliar, atau sekitar 10 persen dari target Rp40 miliar.
“Ini bagian tantangan dari kami juga bagaimana mensukseskan ini kepada masyarakat pekerja,” tutup Adventus.