BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Direktur Yayasan Bintang Ghana, Nyoman Mardika, menyoroti polemik terkait penanganan sampah di Bali, khususnya rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung pada akhir 2025 sesuai instruksi Menteri Lingkungan Hidup RI. Menurutnya, kebijakan ini harus diiringi dengan langkah nyata dan dukungan penuh dari pemerintah provinsi hingga desa, agar masyarakat tidak dibiarkan berjalan sendiri-sendiri.
Mardika menegaskan, pemerintah sudah mengedepankan konsep pengelolaan sampah berbasis sumber melalui program teba modern dan tong edan (komposter). Namun, masih banyak kendala di lapangan, seperti keterbatasan lahan di perkotaan, mahalnya biaya pembangunan, serta keterbatasan tenaga tukang.
“Pemerintah di semua tingkatan harus menyiapkan kebijakan yang jelas agar perangkat desa tidak ragu menjalankan program, termasuk dukungan pendanaan dan teknis,” ujarnya, Rabu (21/8/2025).
Lebih lanjut, Mardika menekankan perlunya melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan agar kebijakan tidak terkesan mendadak. Ia mendorong penyusunan road map bersama pemerintah, komunitas, dan warga dengan target waktu yang jelas, disertai mekanisme reward and punishment bagi pihak yang taat maupun melanggar aturan.
Selain itu, ia menilai setiap kebijakan harus disertai mitigasi risiko agar tidak memunculkan persoalan baru. Contohnya, larangan penggunaan air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah satu liter sebaiknya dibarengi dengan penyediaan fasilitas isi ulang di ruang publik. Pemerintah juga diminta memperhitungkan dampak terhadap UMKM dan tenaga kerja, serta mengantisipasi agar kebijakan tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.
Mardika menambahkan, pola ekonomi sirkular melalui bank sampah yang mengedepankan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sudah berkembang di Bali dan terbukti membantu pengelolaan plastik.
“Ini harus diperhatikan dan disinergikan dengan kebijakan berbasis sumber yang tengah didorong pemerintah,” katanya.
Menurutnya, jika pemerintah mampu melibatkan masyarakat, menyiapkan peta jalan yang jelas, memberikan keteladanan, serta menghitung dampak kebijakan secara matang, maka upaya penanganan sampah di Bali bisa berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan masalah baru.(bpn)