BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – DPRD Kabupaten Buleleng coba menelisik terkait dengan penyusunan APBD tahun 2025 yang dinilai perlu lebih realistis. Hal tersebut ditekankan dalam Rapat Koordinasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, yang diselenggrakan di Ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng, Selasa (10/6/2025).
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom., menyampaikan bahwa kedepan dalam penyusunan APBD baik Induk maupun Perubahan agar dirancang lebih realistis. Sebab menurutnya dalam rancangan APBD tahun 2025 dinilai masih perlu adaya penyempurnaan dan koordinasi lebih lanjut, terutama terkait dengan penggunaan silpa terarah yang dipasang untuk silpa bebas, mengingat terkait dengan pemanfaatan silpa diawal memiliki resiko.
“Lebih baik nanti dalam perubahan penggunaannya baru kita tentukan setelah diaudit dari BPK. Sehingga kita tahu hal apa yang bisa diprioritaskan terkait penggunaan dan silpa tersebut,” tegas dia.
Kemudian terkait dengan postur anggaran, diakui memang terdapat lonjakan dari sisi belanja pegawai sekitar lima puluh enam persen.
“Hal ini terjadi mengingat peningkatan tersebut dialokasikan untuk belanja gaji pegawai PPPK yang sebelumnya dipergunakan untuk belanja gaji tenaga kontrak, sehingga otomatis perlu ditambah lagi anggarannya,” imbuhnya.
Menjawab pertanyaan dari anggota terkait adanya peningkatan pendapatan dari pos pendapatan lain-lain yang sah hingga mencapai Rp27 miliar, menurutnya sesuai dengan penjelasan dari TAPN memang ada peningkatan yang cukup signifikan mengingat adanya pengembalian silva dari KPU dan Bawaslu dan dari sumber-sumber lain yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh TAPD.
Untuk itu ke depan, Ngurah Arya berharap agar semua rancangan terkait APBD agar direncanakan dengan baik mengingat kondisi penurunan pendapatan yang bersumber dari pemerintah provinsi saat ini, dengan kondisi itu kedepan diharapkan rancangan APBD lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat penting dan mendesak untuk keperluan dasar masyarakat.
Rapat kali ini digelar untuk menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melaui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.
Hadir dalam rapat tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang tergabung dalam Badan Anggaran, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Buleleng, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Ahli serta undangan lainnya.(adv/dar/bpn)