BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Aliansi mahasiswa Cipayung Plus melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan daerah. Dalam pertemuan yang berlangsung Jumat (3/7/2026) ini, DPRD Buleleng memberikan pesan tegas agar mahasiswa selalu membekali diri dengan data, fakta, dan tolak ukur yang valid sebelum mengkritisi kebijakan pemerintah.
Karena adanya keterbatasan waktu setelah rapat koordinasi dewan yang panjang, audiensi tersebut dibatasi hanya 45 menit. Dari tujuh tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa, baru satu poin yang berhasil dibedah secara mendalam.
“Kami menyambut baik kedatangan adik-adik mahasiswa. Untuk sisa tuntutan yang belum sempat dibahas, sudah kami jadwalkan pertemuan lanjutan pada tanggal 13 mendatang agar diskusinya lebih matang,” ujar Ngurah Arya.
Alih-alih sekadar berdebat, Ngurah Arya mengambil kesempatan tersebut untuk mengedukasi mahasiswa mengenai kondisi fiskal Kabupaten Buleleng. Menurutnya, pemahaman tentang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kunci bagi generasi muda yang ingin menyumbangkan pemikiran bagi daerah.
Untuk tahun 2026, APBD Kabupaten Buleleng dipatok pada angka Rp2,601 triliun. Ketua DPRD merinci struktur pengeluaran yang menjadi prioritas, antara lain belanja pegawai 48 persen dan menguras hampir separuh anggaran. Salah satu beban terbesarnya adalah pembiayaan gaji lebih dari 4.000 tenaga PPPK yang menelan dana hingga di atas Rp500 miliar per tahun.
Kemudian di sektor Pendidikan 40 persen memenuhi porsi prioritas daerah sesuai amanat undang-undang. Kemudian sektor kesehatan terdapat alokasi wajib yang cukup besar, salah satunya pembayaran premi BPJS Kesehatan senilai Rp112 miliar.
Pendanaan APBD tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dana transfer Pajak Hotel dan Restoran (PHR) antarkabupaten, serta suntikan dana dari provinsi dan pusat.
Ngurah Arya juga bersikap terbuka mengenai kondisi defisit yang kerap membayangi Buleleng. Ia menjelaskan bahwa defisit wajar terjadi karena tingginya kebutuhan pembangunan yang belum sejalan dengan kapasitas fiskal. Untuk mengatasinya, Bupati Buleleng secara intensif terus melakukan lobi ke pemerintah pusat. Di sektor infrastruktur, mahasiswa diminta untuk cermat melihat batas kewenangan pemerintah.
Pemkab Buleleng bertanggung jawab atas 300 kilometer jalan kabupaten. Untuk tahun 2026, dana sebesar Rp68 miliar telah disiapkan khusus untuk perbaikan jalan ini.
Lalu jalan yang membentang dari barat ke timur Buleleng (yang sering menjadi lokasi kecelakaan) adalah kewenangan pusat. Pemkab hanya bisa sebatas mengajukan usulan perbaikan, bukan mengeksekusi secara langsung.
Lantas, menanggapi sorotan terkait proyek pembangunan di Titik Nol Buleleng, Ketua DPRD meluruskan bahwa proyek tersebut dibiayai murni menggunakan dana transfer PHR. Secara regulasi, dana ini memang diwajibkan untuk membiayai fasilitas penunjang pariwisata.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan yang brilian. Revitalisasi kawasan heritage peninggalan masa perjuangan veteran Buleleng tersebut kini sukses menghidupkan kembali pusat kota.
“Masyarakat menyambut luar biasa, Titik Nol kini sangat ramai. Memang saat ini muncul PR baru bagi Bupati untuk menyediakan kantong parkir yang memadai karena saking ramainya pengunjung, tetapi dari sisi pelestarian sejarah dan ekonomi pariwisata, ini adalah pemikiran yang sangat sukses,” pungkas Ngurah Arya.(dar/bpn)