BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Persoalan tapal batas antara Desa Sepang Kelod dan Desa Dadap Putih di Kecamatan Busungbiu, Buleleng masih terus bergulir. Berdasarkan hasil rapat Komisi I DPRD Buleleng bersama Dinas Dinas PMD dan Bagian Pemerintahan Setda, Bupati Buleleng diharapkan bisa ikut turun untuk mempercepat penyelesaian masalah di dua desa tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Luh Marleni usai rapat menyampaikan berdasarkan hasil turun ke lapangan. Pihaknya mendapati jika sebelumnya sudah pernah ada kesepakatan antara kedua desa. Namun demikian untuk memperkuat keputusan yang dihasilkan dalam permasalahan tersebut. Kini DPRD Buleleng terus mendorong OPD terkait agar secepatnya mengumpulkan data-data untuk mencegah terjadinya konflik.
Pihaknya juga berharap, Bupati Buleleng bisa ikut turun untuk memberikan kesejukan di tengah permasalahan ini. Sebab Komisi I menilai pemikiran masyarakat akan lebih terbuka jika pejabat dalam hal ini bupati Buleleng bisa ikut turun bersama DPRD.
“Oh iya kemungkinan nanti kita dari DPRD maupun bupati akan turun mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu (Bupati ikut turun, red) harapan kami dari DPRD, mungkin jadi harapan masyarakat juga seperti itu, jadi siapa yang tidak tau kalau masyarakat sudah ada pejabat yang turun pasti dia senang,” ujar Marleni.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Kabupaten Buleleng, Made Supartawan menerangkan sampai saat ini pihaknya bersama Bagian Pemerintahan Setda Buleleng masih sedang mengumpulkan data-data. Selain itu pihaknya mengaku sedang menyusun tim tapal batas agar nantinya bisa mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
Sementara terkait dengan adanya dorongan agar Bupati Buleleng ikut turun untuk mempercepat penyelesaian masalah tapal batas. Pihaknya mengaku masih akan melaporkan semua permasalahan ke Bupati sebagai tindak lanjut.
“(Dorongan bupati ikut turun, red) Tentu akan kita laporkan ke beliau (Bupati, red) tentang permasalahan ini. Kemudian kita juga setuju dengan apa yang disampaikan DPRD nanti kita akan lebih turun ke lapangan mungkin untuk sosialisasi tentang peraturan kemudian keberadaan desa adat terus fasilitasi di desa dinas,” pungkas dia.(dar/bpn)