BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan tajam di tingkat daerah. Di Kabupaten Buleleng, pihak legislatif secara gamblang meminta agar program ini dievaluasi total. Sebab muncul kekhawatiran adanya praktik mark-up harga hingga distribusi yang dinilai belum optimal bagi tumbuh kembang anak.
Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menegaskan bahwa meskipun MBG merupakan program dari pemerintah pusat yang masuk dalam rencana nasional, evaluasi berkala tetap wajib dilakukan. Pasalnya, tujuan utama dari kebijakan ini adalah murni untuk menyejahterakan rakyat, bukan demi kepentingan politik ataupun keuntungan segelintir pengusaha.
“Hari ini yang harus dibenahi bukan anak-anak kita, tetapi orang-orang yang mengurus MBG ini. Ada catatan soal mark-up harga dan sebagainya, ini menjadi catatan kita bersama,” ujarnya.
Guna mengantisipasi besarnya anggaran masyarakat yang rawan diselewengkan, Ngurah Arya mengusulkan perubahan skema yang cukup radikal. Alih-alih membagikan kotak makanan siap saji melalui pihak ketiga atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dewan mendesak agar bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp15.000 per hari.
Bantuan tunai ini diusulkan untuk ditransfer langsung ke rekening orang tua atau rekening anak sekolah, khususnya bagi warga yang masuk dalam kategori ekonomi Desil 1 hingga Desil 5. Sasaran program ini juga diharapkan bisa mencakup anak-anak hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Berikan langsung kepada orang tuanya atau anak-anak kita buatkan rekening. Entah mau belanja apa, atau dipakai uang saku silakan. Jangan sampai uang itu justru ‘terparkir’ di kantong-kantong orang yang ekonominya sudah mapan, dan hanya dinikmati oleh pengusaha,” tegas politisi asal Kecamatan Gerokgak tersebut.
Lebih lanjut, Ia juga mempertanyakan jaminan kualitas gizi dari paket makanan yang berjalan saat ini. Menurutnya, faktor genetik anak tidak bisa dikesampingkan begitu saja hanya dengan pemberian makanan seragam. Orang tua dinilai lebih tahu variasi makanan yang dibutuhkan agar anak tidak bosan dan bisa belajar dengan lebih konsentrasi.
DPRD Buleleng juga menyentil terkait sasaran bagi Ibu Hamil (Bumil) dan Balita. Menurut Arya, intervensi gizi untuk ibu hamil demi mencegah stunting harus fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Oleh karena itu, anggarannya dinilai lebih tepat jika dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui pos kesehatan, bukan digabungkan dalam pos anggaran lain.
“Pemerintah atau Presiden boleh mempunyai kebijakan yang cemerlang, tetapi yang memberikan nilai yang tepat adalah masyarakat. Dengarkanlah masyarakat miskin, mana yang lebih penting,” pungkasnya.(adv/bpn)