fh unud
Bagian Hukum Perdata FH Unud Gelar Pelatihan dan Penyusunan RPS dengan Case Method. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Lab/Bagian Hukum Perdata FH Unud menyelenggarakan Pelatihan dan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (Case Method) bertempat di Aula FH Unud Kampus Denpasar, pada Selasa (25/10/2022).

Acara dibuka langsung oleh Dekan FH Unud dan menghadirkan 2 (dua) pembicara Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprapti, S.E., M.Si dengan materi Penyesuaian Form Isian RPS dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., M.Kn memaparkan materi ‘Penyesuaian Form Isian RPS dengan Format Isian Baru’.

Baca Juga :  Peringati May Day, Pemkot Denpasar Bersama Serikat Pekerja Akan Gelar Pentas Budaya Hingga Pembagian Doorprize

“RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan,” ucap Dekan FH Unud.

Keberadaan RPS akan mempengaruhi keterpenuhan IKU 7 Kelas Kolaboratif dan Partisipatif serta penilaian akreditasi nasional dan internasional.

Penyusunan RPS mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pertor Unud No. 15 Tahun 2020 tentang Standar Unud, kurikulum Outcome-Based Education (OBE), penentuan profil lulusan kemudian diturunkan ke Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Kemampuan Akhir Mahasiswa (KAM).

Selain metode pembelajaran, metode dan rubrik penilaian, appeal atau kesempatan/hak mahasiswa untuk mengajukan complain akan nilainya juga menjadi hal penting dalam sebuah RPS. Harus jelas dasar kebijakannya, bagaimana prosedur dan pembuktiannya karena semua elemen akreditasi baik nasional maupun internasional berdasar pada bukti-bukti riil.

Baca Juga :  Pj Gubernur Bali Buka Baligivation 2024, Event Akselerasi Digitalisasi dan Perkuat Perlindungan Konsumen Bali

Oleh karena itu, diperlukan adanya penyempurnaan RPS dengan format isian baru oleh para dosen agar sesuai dengan ketentuan hukum, kriteria IKU dan akreditasi nasional serta internasional. (unud.ac.id/bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News