meterai elektronik
Tampilan meterai elektronik. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan menerbitkan dua peraturan tentang bea meterai. Pertama, aturan pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik. Kedua, aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai.

Pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik dilakukan dengan membubuhkan meterai elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai melalui sistem meterai elektronik. Meterai elektronik sendiri memiliki kode unik berupa nomor seri dan keterangan tertentu yang terdiri atas gambar lambang negara Garuda Pancasila, tulisan ‘METERAI ELEKTRONIK’, serta angka dan tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai.

Pembubuhan meterai elektronik dapat dilakukan melalui Portal e-Meterai pada tautan https://pos.e-meterai.co.id terlebih dahulu membuat akun pada laman tersebut. Dalam hal terjadi kegagalan pada sistem meterai  elektronik,  pembayaran  dapat  dilakukan  dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Baca Juga :  Kebakaran di Gedung Cyber 1, Beberapa Layanan Internet Dilaporkan Mengalami Gangguan

Selain mengatur tentang pembayaran bea meterai dengan meterai elektronik, aturan ini juga mengatur tentang ciri umum dan ciri khusus pada meterai tempel, meterai dalam bentuk lain, penentuan keabsahan meterai, serta pemeteraian kemudian. Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021.

Terkait dengan aturan pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) melaksanakan pencetakan meterai tempel   serta   pembuatan   dan   distribusi   meterai   elektronik   melalui   penugasan   dari pemerintah. Perum Peruri dalam melaksanakan distribusi meterai elektronik dapat bekerja sama  dengan  pihak  lain  melalui  proses  yang  transparan,  akuntabel,  serta  memberi kesempatan yang sama. Di sisi lain, untuk distribusi dan penjualan meterai tempel dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia.

Kedua  peraturan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  dalam  pembayaran  bea meterai yang terutang atas dokumen berbentuk elektronik serta memberikan kepastian hukum  mengenai  pelaksanaan  pencetakan  meterai  tempel,  pembuatan  dan  distribusi meterai elektronik, serta distribusi dan penjualan meterai tempel melalui penugasan.

Baca Juga :  Menhub Apresiasi Kesiapan Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai

Pada hari yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, dan Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) Dwina Septiani Wijaya melakukan peluncuran meterai elektronik. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan   Pembangunan,   perwakilan   dari   Kementerian Komunikasi dan Informatika, perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara, beberapa direksi dari Badan Usaha Milik Negara, serta beberapa pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan turut hadir secara fisik maupun virtual pada acara yang diselenggarakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ini.

Baca Juga :  Dukung Pemulihan Pariwisata Bali, Angkasa Pura I Berikan Stimulus Bagi Penerbangan Internasional

“Di dalam kurun waktu hampir satu tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan seluruh kesiapan dari sisi teknikal maupun dari sisi aplikasi bekerja sama dengan Perum Peruri untuk bisa mewujudkan apa yang disebut dengan e-meterai atau meterai elektronik. Sehingga pada hari ini, kita alhamdulillah bisa meluncurkan secara resmi apa yang disebut meterai elektronik atau e-meterai,” ungkap Menteri Keuangan dalam sambutannya.

Ketentuan lebih lanjut tentang pembayaran bea meterai dengan meterai elektronik dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 1

Oktober 2021. Selain itu, aturan tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor  133/PMK.03/2021  yang  berlaku sejak 29 September 2021. Untuk mendapatkan kedua salinan peraturan ini dan peraturan lain dapat mengunjungi www.pajak.go.id.(bpn)

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here