Bupati Bangli Tandatangani MoU Dengan Pemkab Tabanan Dan Lombok Barat. Sumber Foto : istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, BANGLI – Dalam upaya mempercepat tercapainya visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangli berbagai strategi dilakukan, seperti halnya mengoptimalkan pemanfaatan sektor pertanian, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) maupun energi baru terbarukan.

Hal ini terlihat dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemkab Tabanan dan juga Pemkab Lombok Barat yang dilaksanakan melalui media daring (zoom meeting) bertempat di lokasi kabupaten masing-masing, Rabu (22/9/2021).

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta yang didampingi Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Ida Bagus Gde Giri Putra, menyampaikan meski dalam kondisi dan keterbatasan akibat pandemi Covid-19 yang sampai saai ini belum berakhir, namun tidak mengurangi makna dan semangat dalam membangun bangsa dan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak lain termasuk diantaranya dengan pemerintah daerah lain,” paparnya.

Baca Juga :  Ribuan Orang Banjiri Penutupan HUT Ke-820 Bangli

Kerja sama ini dilakukan dalam semangat saling menguntungkan yang bertujuan untuk memenuhi 4K yaitu, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif serta meningkatkan potensi masing-masing daerah dalam rangka kesejahteraan rakyat.

Sedana Arta juga menambahkan, Kabupaten Bangli memiliki beberapa komoditi unggulan diantaranya bawang merah, telor, kopi Kintamani dan jeruk Kintamani  yang kesemua produk tersebut selalu surplus setiap tahunnya. Dibidang energi baru terbarukan Kabupaten Bangli juga mempunyai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang telah mengembangkan program Smart Farming dan sebentar lagi akan mengembangkan PLTS Roof Top serta perakitan kendaraan listrik berbasis baterai. Namun disisi lain Kabupaten Bangli masih kekurangan komoditi beras, bahan pangan ternak ayam yang berupa jagung dan dedak. Oleh karena itu kolaborasi dan networking menjadi kunci keberhasilan pembangunan sebuah pemerintah daerah, sehingga keunggulan masing-masing daerah menjadi komitmen dan momen yang pas untuk saling berbagi.

Baca Juga :  Kenakan Busana Adat, Pj. Ketua Dekranasda Bali Meriahkan Parade Budaya HUT Ke-44 Dekranas

Disisi lain Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid sangat berbahagia karena dengan ditandatangani MoU ini akan menjadi langkah awal untuk berkomitmen, berkolaborasi dan bersama-sama saling mensport demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing.

“Setelah ini harapnya ada tindak lanjut dari masing-masing dinas untuk lebih mengriilkan lagi apa yang bisa dikolaborasikan ataupun apa yang dikerjasamakan, sehingga yang menjadi tujuan kita bisa cepat tercapai,” ujarnya.

Ditambahkan lagi bahwa kerjasama ini tidak hanya sebatas pada produk pertanian ataupun peternakan pasca panen saja, tetapi juga hasil olahan pasca panen tersebut, sehingga nilai tambah untuk petani dan pelaku usaha kecil di masing-masing daerah kita dapat meningkat.

Sementara Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, sehingga kerja sama dibidang distribusi dan pemasaran pangan serta pengembangan potensi daerah ini bisa terwujud. Sanjaya berharap dengan ditandatangani kesepakatan ini tentunya dapat saling mendukung guna menuju Kabupaten Tabanan Era Baru yang AUM (Aman, Unggul dan Madani).

Baca Juga :  Pj. Ketua Dekranasda Bali Hadiri HUT ke-44 Dekranas di Solo

MoU yang juga mendapat pendampingan dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini meliputi antara lain memantapkan senergi Kerjasama yang sejalan dengan pola pembangunan nasional semesta berencana, memperkuat sistem yang telah terbangun melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memantapkan aksestabilitas pangan bagi masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan  masyarakat dan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ana/bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News