BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Tim Lintas Sektoral yang terdiri dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, Deputi V Kantor Staf Presiden, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sambangi Kodam IX/Udayana, Polda, dan Pemprov Bali pada Kamis (12/8/2021) kemarin.
Pertemuan bersama Polda Bali, Tim Lintas Sektoral menanyakan rangkaian kronologi kasus penolakan Sampradaya ISKCON yang terjadi di Bali.
“Ada beberapa aduan dan tembusan surat yang ditujukan kepada kami, sehingga hal-hal tersebut perlu kami dapatkan informasinya lebih lanjut berkaitan dengan kronologi dan termasuk perkembangannya saat ini,” ungkap Beka Hulung Hapsara, Koordinator Sub Komisi Pemajuan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM.
Wakapolda Bali Brigjen Pol Ketut Suardana membenarkan beberapa peristiwa yang dijabarkan tersebut, ia juga menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh Polda Bali dalam menjaga kondusifitas di tengah masyarakat Bali.
“Benar bahwa adanya gerakan penolakan terhadap Sampradaya ISKCON di Bali yang berujung pada pelaporan beberapa ketua Ormas di Bali. Sampai saat ini Polda Bali masih menyelidiki laporan tersebut dan kami terus berupaya menggandeng tokoh-tokoh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” ungkapnya.
Sedangkan dalam pertemuan bersama Kodam IX/Udayana, utusan Deputi V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menegaskan mengenai pentingnya untuk dilakukan mitigasi konflik sedini mungkin.
