“Histori konflik horizontal yang menyeret isu kepercayaan selalu menyisakan luka bagi masyarakat. Untuk itu penting kita lakukan mitigasi konflik sejak dini, agar tidak memunculkan eskalasi yang lebih besar,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Harfendi mempertegas bahwa Kodam IX/Udayana akan terus secara serius menjaga kondusifitas tatanan kehidupan bermasyarakat dan beragama di Bali.
“Bali dikenal sebagai salah satu pulau yang paling toleran tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Untuk itu jangan sampai karena permasalahan ini, justru mencoreng citra Bali yang selama ini sudah dikenal baik,” ungkap Brigjen TNI Harfendi.
Sama halnya pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, Tri Handoko Seto menyampaikan rencana penetapan tahun 2022 sebagai Tahun Toleransi oleh Presiden Joko Widodo dan mengajak Pemda Bali dapat berkontribusi menyukseskan program tersebut.
“Dalam permasalahan ini kita harus bergerak bersama, melibatkan berbagai tokoh masyarakat dengan mengedepankan ruang dialog dan mediasi agar dalam wacana Tahun Toleransi 2022, Bali tetap menjadi salah satu barometernya toleransi Indonesia,” ungkapnya.
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyatakan sepakat bahwa mediasi dan dialog adalah langkah yang paling bijak untuk ditempuh dalam upaya meminimalisir potensi konflik berkepanjangan.
“Setelah pra pengkondisian konflik, kita upayakan adanya mediasi yang melibatkan para pihak. Langkah ini paling memungkinkan untuk mencegah konflik yang berkepanjangan,” tuturnya.(bpn)
