DJP
www.pajak.go.id

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatur ulang jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Pengaturan kembali tersebut di antaranya meliputi:

  • perubahan klausul untuk  Pemberitahuan  Ekspor  Barang  (PEB)  dengan  kewajiban mencantumkan identitas pemilik barang;
  • penambahan dokumen bukti  penerimaan  pembayaran  (setruk)  yang  dibuat  oleh penyelenggara distribusi atas penjualan pulsa atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token atau voucer;
  • pengaturan tersendiri bagi surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, atau pajak atas barang kiriman karena perbedaan mekanisme dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara umum;
  • penambahan dokumen  berupa  bukti  pungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar  daerah pabean di dalam  daerah pabean melalui  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
  • penambahan dokumen berupa surat ketetapan pajak untuk menagih pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dilampiri dengan seluruh Surat Setoran Pajak (SSP) atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar;
  • penambahan dokumen berupa  Pemberitahuan  Pabean  Kawasan  Ekonomi  Khusus (PPKEK) yang mencantumkan identitas pemilik barang untuk impor BKP ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
  • penambahan dokumen berupa SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP atau JKP oleh pelaku usaha di KEK kepada pembeli atau penerima jasa yang berkedudukan di tempat lain dalam daerah pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN;
  • penambahan dokumen berupa SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh pelaku usaha di KEK kepada pembeli atau penerima jasa yang berkedudukan di tempat lain dalam daerah pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN;
  • penyesuaian ketentuan  bagi  dokumen  berupa  SSP  untuk  pembayaran  PPN  atas pengeluaran atau penyerahan BKP atau JKP dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean;
  • penambahan dokumen  pengeluaran  barang  dari  kawasan  berikat  yang  merupakan penyerahan BKP atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  • penambahan dokumen berupa SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik subjek pajak luar negeri dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
Baca Juga :  Membawa Keceriaan Liburan Sekolah Anak di The Nusa Dua dan The Mandalika

“Penambahan beberapa jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan upaya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena wajib pajak tidak perlu membuat faktur pajak tersendiri,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, Minggu (15/8/2021).

Lebih lanjut, Neilmaldrin mengatakan bahwa dengan adanya aturan ini, DJP berharap dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan lebih lanjut terkait dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dapat dilihat di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021 yang berlaku sejak 1 Agustus   2021.   Peraturan   ini   juga   dapat   diakses   melalui   laman www.pajak.go.id.(bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News