Sementara itu, Sekjen Forkom Taksu Bali, Khismayana Wijanegara mengatakan pihaknya bersama komponen masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Taksu Bali mengadakan sosialisasi SKB PHDI-MDA Bali di seluruh Desa Adat di Bali.
“Kami sangat apresiasi dan berterima kasih kepada jro Bendesa dari majelis madya, majelis alit sampai kepada bendesa adat di wewidangan desa adat seluruh Bali, yang menyikapi keberadaan SKB ini dengan respon positif. Saatnya kita mengajegkan adat budaya dresta Bali dari gerusan sampradaya ini. Sedikit saja kita lengah, kita akan kehilangan krama adat kita. Karena sampradaya ini, jadi benalu di tubuh agama Hindu kita selama ini,”papar Khismayana.
Ketua APN, Ketut Sumiarta (Jro Wilis) menambahkan, deklarasi-deklarasi yang dilakukan terus menerus dan terakhir di Busungbiu ini, berdasarkan MoU atau kesepahaman antara Fokom Taksu Bali dengan MDA Kabupaten Buleleng, yang bekerja sama bahu membahu mendukung SKB PHDI-MDA Bali.
“Kami melakukannya dengan tidak melanggar hukum positif, semua atas kesadaran masing-masing yang dilaksanakanoleh Desa Adat di wewidangannya. Jadi, kami berjuang bersama dengan ajegnya dresta adat dan budaya yang bernafaskan Hindu Bali,” tegasnya.
Dewan Penasihat Cakrawahyu Buleleng, Dewa Nyoman Widnyana (Ajik Aura) didampingi Ketua Cakrawahyu Buleleng mengatakan pihaknya bersama komponen Forkom Taksu Bali di Buleleng telah bergerak dan turun bersama-sama. Mendekati dan mensosialisasikan SKB PHDI-MDA Bali ini. Kesadaran masyarakat adat muncul dan memberikan respon yang sangat positif.
“Kami akan terus ikut memantau dan mengawasi kondisi di lapangan. Karena rorongan sampradaya non dresta Bali ini, masih berbahaya. Kita harus tetap waspada,” tandas Ajik Aura. (bpn)
