BALIPORTALNEWS.COMKeberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dalam menyajikan dan melakukan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabilitas dengan capaian standar tinggi mengantarkan Denpasar meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan tersebut diterima langsung Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra yang diserahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (19/12/2016).

Disamping menerima penghargaan tersebut Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra juga menandatangani Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2017 dan penandatanganan kerjasama pengintegrasian JKBM ke JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Kabag Keuangan Setda Kota Denpasar Made Widra yang mendampingi Rai Mantra, mengatakan penghargaan dari Kementerian Keuangan ini, karena dinilai telah melakukan pengolaan keuangan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya predikat WTP empat kali berturut turut oleh Pemerintah Kota Denpasar.  Disamping itu penetapan APBD yang tepat waktu juga menjadi salah satu indikator untuk memperoleh penghargaan ini.

“Dengan dilaksanakan kreteria utama ini Pemerintah Kota Denpasar tidak hanya memperoleh penghargaan tapi juga insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp 7,5 milyar,” ujarnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali, R Wiwin Istanti mengatakan APBN tahun 2017 telah disetujui DPR pada akhir Oktober 2016. Lebih lanjut Wiwin Istanti mengatakan tahun 2017 merupakan tahun konsolidasi fiskal baik disisi pendapatan negara, belanja negara maupun pembelajaan negara.

Di bidang pembelanjaan dilakukan efesiensi namun tetap fokus pada pembangunan insfrastruktur dan pengentasan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan dengan telah dilakukan kerjasama maka terhitung 1 Januari 2017 kabupaten/kota se-Bali terintegrasi dengan program JKN-KIS. Menurutnya dalam integrasi tersebut Provinsi Bali telah mendaftarkan sebanyak 400.749 jiwa penduduk miskin dan tidak mampu menjadi peserta penerima bantuan iuran JKN-KIS.

Lebih lanjut Fachmi Idris berharap melalui kehadiran program JKN-KIS masyarakat seluruh Indonesia bisa memperoleh akses yang luas dan hak yang sama dalam memperoleh jaminan kesehatan.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyampaikan bantuan dana dari pusat ke Provinsi Bali hampir mencapai Rp 20 triliun yang dibagikan pada kebupaten/kota se-Bali. Untuk itu diharapkan setiap penggunaan dana anggaran harus dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya.

Walikota Rai Mantra ditemui usai menerima penghargaan mengatakan ini, penghargaan ini merupakan usaha kerja keras dari seluruh aparatur di Pemkot Denpasar dalam menyajikan laporan penggunaan keuangan daerah secara transparan dan akuntable. Menurutnya dalam setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggung jawabkan dan harus dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tranparan, akuntable dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Rai Mantra. (gst/humasdps/bpn)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini