BALIPORTALNEWS.COM, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Sosial mulai melaksanakan uji coba perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui penggunaan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Kuta Utara, Kamis (4/6/2026), menjadi langkah awal dalam memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha, menjelaskan bahwa Kabupaten Badung mendapat kepercayaan untuk melaksanakan uji coba tahap kedua perluasan piloting digitalisasi bansos yang digagas pemerintah pusat.
Pada tahap awal, program ini melibatkan sebanyak 182 perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Kuta Utara. Selain itu, sebanyak 88 agen pendamping perlindungan sosial (Perlinsos) turut mengikuti proses aktivasi dan pendampingan penggunaan aplikasi.
“Tujuan kegiatan ini adalah menguji coba aplikasi Perlinsos yang telah diluncurkan pemerintah pusat agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat dan para pendamping,” ujarnya.
Menurut Eka Sudarwitha, secara umum pelaksanaan uji coba berjalan lancar meskipun masih terdapat sejumlah penyesuaian teknis terkait sentralisasi data yang terhubung dengan server pusat. Namun demikian, masyarakat maupun para pendamping menyambut baik implementasi sistem digital tersebut.
“Melalui aplikasi ini, masyarakat nantinya dapat melakukan aktivasi dan pembaruan data kepesertaan bansos secara mandiri. Harapannya, bantuan sosial dapat tersalurkan secara lebih tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat Kabupaten Badung,” katanya.
Ia menjelaskan, digitalisasi bantuan sosial diharapkan mampu meminimalkan berbagai persoalan pendataan yang selama ini kerap terjadi, seperti inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika seseorang tercatat sebagai penerima bantuan meskipun tidak memenuhi kriteria, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga yang berhak justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Melalui sistem ini masyarakat bisa memperbarui data secara langsung sehingga kesalahan data dapat diminimalkan. Pengalaman di Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan tahap pertama menunjukkan adanya perbaikan data yang cukup signifikan, bahkan peningkatan basis data penerima bantuan mencapai hampir 20 persen,” jelasnya.
Terkait penggunaan aplikasi Perlinsos, masyarakat dapat mengakses layanan melalui dua mekanisme. Pertama secara mandiri dengan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, proses tersebut dapat dibantu oleh agen pendamping.
“Agen pendamping berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti kepala lingkungan, anggota Karang Taruna, kelompok Dasa Wisma, hingga tokoh masyarakat yang telah diberikan pelatihan khusus,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Eka menjelaskan bahwa aplikasi Perlinsos merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial nasional yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depan, seluruh program bantuan pemerintah akan menggunakan satu basis data yang sama sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat, transparan, dan terkoordinasi.
“Data tunggal ini nantinya digunakan oleh berbagai instansi, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Badan Pertanahan Nasional, PLN, hingga Korlantas Polri untuk data kepemilikan kendaraan. Dengan demikian masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan dapat teridentifikasi dengan lebih jelas,” katanya.
Uji coba tahap kedua ini dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan, mulai Juni hingga Agustus 2026. Selama periode tersebut, Pemkab Badung akan melakukan implementasi secara bertahap di seluruh 62 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Badung.
“Kami akan melaksanakan program ini secara bertahap. Sebagai langkah awal, setiap desa dan kelurahan direncanakan melibatkan sekitar 100 keluarga penerima manfaat sebagai percontohan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga berencana melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program perluasan piloting digitalisasi bansos di Bali.
“Informasi yang kami terima, Presiden dijadwalkan mengunjungi Bali sekitar Juni atau Juli mendatang untuk melihat secara langsung implementasi program ini sebagai bagian dari perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial,” pungkasnya.(adv/bpn)