BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menilai kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Bali hingga posisi Februari 2026 tetap resilien dan tumbuh positif di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan fungsi intermediasi, kualitas kredit yang terjaga, serta likuiditas perbankan yang memadai.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, menjelaskan bahwa penyaluran kredit perbankan di Bali masih menunjukkan tren positif. Kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh 6,47 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp119,75 triliun. Sementara kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 7,24 persen yoy menjadi Rp144,20 triliun.
Menurutnya, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh peningkatan kredit investasi yang naik 17,81 persen yoy atau bertambah Rp6,32 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor real estat.
“Kredit investasi yang terus tumbuh menunjukkan kontribusi sektor perbankan dalam mendukung ekspansi usaha dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Bali,” ujar Parjiman dalam siaran pers OJK Bali, Kamis (30/4/2026).
Selain kredit investasi, kredit konsumsi juga tumbuh sebesar 4,98 persen yoy. Namun kredit modal kerja mengalami moderasi sebesar minus 2,45 persen yoy.
Dari sisi debitur, sebanyak 51,32 persen kredit di Bali disalurkan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pertumbuhan 4,71 persen yoy. Penyaluran kredit UMKM didominasi segmen usaha mikro sebesar 42,17 persen dan usaha kecil sebesar 37,43 persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit masih didominasi sektor bukan lapangan usaha sebesar 33,63 persen dan sektor perdagangan besar serta eceran sebesar 27,24 persen. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 16,82 persen yoy atau meningkat Rp2,20 triliun.
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tetap tumbuh positif sebesar 6,05 persen yoy menjadi Rp204,59 triliun. Peningkatan DPK terutama ditopang pertumbuhan tabungan sebesar Rp6,53 triliun. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 58,53 persen yang menunjukkan fungsi intermediasi masih berjalan positif.
Kualitas kredit perbankan di Bali juga dinilai tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross berada di level 2,62 persen, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,13 persen. Sedangkan NPL net tercatat 1,79 persen. Loan at Risk (LaR) juga menurun menjadi 9,29 persen.
Ketahanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali juga dinilai kuat dengan Cash Ratio (CR) sebesar 14,74 persen dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 28,31 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan.
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Bali terus meningkat. Hingga Februari 2026, jumlah investor mencapai 381.557 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 27,02 persen yoy. Nilai kepemilikan saham masyarakat Bali bahkan melonjak 76,57 persen yoy menjadi Rp8,88 triliun.
Sementara pada sektor pembiayaan, piutang perusahaan pembiayaan tercatat Rp12,16 triliun dengan kualitas pembiayaan tetap terjaga melalui rasio Non-Performing Financing (NPF) sebesar 1,53 persen. Penyaluran modal ventura tumbuh 25,60 persen yoy menjadi Rp115,87 miliar. Sedangkan pembiayaan fintech peer to peer lending meningkat 37,58 persen yoy menjadi Rp2,20 triliun.
Dalam bidang literasi dan inklusi keuangan, OJK Bali hingga Maret 2026 telah melaksanakan 39 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 2.628 peserta secara langsung dan sekitar 39.600 orang melalui media sosial. Bersama lembaga jasa keuangan melalui program GENCARKAN, total kegiatan edukasi mencapai 333 kegiatan dengan jumlah peserta mencapai 418.746 orang.
Selain itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Bali telah menyelenggarakan 271 kegiatan dengan total peserta sebanyak 9.046 orang.
Di sisi perlindungan konsumen, OJK Bali menerima 456 pengaduan hingga Maret 2026. Pengaduan paling banyak berasal dari sektor peer to peer lending sebanyak 249 pengaduan dan sektor perbankan sebanyak 126 pengaduan. Permasalahan yang paling dominan terkait perilaku petugas penagihan dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Parjiman menegaskan, OJK optimistis industri jasa keuangan di Bali akan tetap stabil dan tumbuh berkelanjutan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta sinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan pelaku industri keuangan.(bpn)