BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Dewan Energi Nasional (DEN), dan Pemprov Bali menggelar Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali. Kegiatan yang dilaksanakan pada pada 14–16 Juli 2026 ini merupakan pertama kalinya yang diadakan di luar Jakarta. Penyelenggaraan ISS 2026 menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran pemerintah daerah pada percepatan transisi energi dengan fokus utama mendorong pemanfaatan energi surya demi kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi rendah karbon.
Forum ISS 2026 menghadirkan tiga gubernur dari provinsi yang telah menetapkan target mencapai Net-Zero Emission (NZE) sebelum tahun 2060, yakni Bali NZE pada 2045, serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) NZE pada 2050.
Ketiga wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak pengembangan energi surya nasional melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pengembangan Nusa Penida sebagai kawasan berbasis 100 persen energi terbarukan pada 2030, hingga program dedieselisasi di NTB dan NTT.
Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Pemprov Bali terus berupaya memperkuat program Bali Mandiri Energi dengan meningkatkan kapasitas penyediaan listrik hingga 2030 melalui optimalisasi potensi energi surya termasuk pembangunan PLTS atap dan PLTS terapung.
“Salah satu program unggulan kami adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai proyek percontohan Green Island dengan target pemanfaatan energi terbarukan secara penuh pada 2030. Selain itu, seluruh sistem transportasi di kawasan tersebut diarahkan menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai sehingga Nusa Penida berkembang menjadi kawasan rendah emisi dan rendah karbon,” jelas Koster pada Selasa (14/7/2026).
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa menjelaskan, bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga strategi pengembangan energi terbarukan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Menurutnya, Bali dapat menjadi model destinasi wisata rendah karbon berbasis energi surya. Sementara NTB berpeluang mengembangkan ekosistem energi surya yang didukung sistem penyimpanan energi untuk industri hijau, sedangkan NTT dengan potensi sekitar 369 GWp berpotensi menjadi salah satu pusat energi terbarukan nasional. Potensi serupa juga dimiliki sejumlah daerah lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.
“Setiap daerah memiliki potensi berbeda sehingga pengembangan PLTS harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta melibatkan pemerintah daerah, Masyarakat, dan pelaku usaha sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar implementasi berjalan lebih efektif,” tegas Fabby.
Pada kesempatan tersebut, IESR juga meluncurkan “Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia” yang menekankan perlunya penguatan pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan inovasi guna mendukung target pengembangan PLTS nasional sebesar 100 GW.
IESR juga mendorong konsistensi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyederhanaan perizinan, serta regulasi yang lebih stabil guna meningkatkan kepastian investasi dan mempercepat pembangunan PLTS.
Dalam peta jalan tersebut, hingga 2030 Indonesia diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi modul dan sel surya, percepatan perizinan, serta penyediaan skema pembiayaan investasi manufaktur. Selanjutnya memasuki 2030–2040, Indonesia ditargetkan mulai meningkatkan produksi wafer dan polysilicon. Sementara hingga 2060, pengembangan difokuskan pada teknologi surya generasi baru, penguatan riset nasional, serta pembangunan sistem daur ulang modul surya.
Pada kesempatan yang sama, ISS 2026 juga memberikan Solar Awards kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan energi surya di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh penghargaan pada kategori pemerintah daerah. Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima penghargaan kategori perguruan tinggi, sementara Danone Indonesia memperoleh penghargaan kategori industri berkat konsistensinya menjalankan dekarbonisasi operasional melalui pemanfaatan PLTS.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan, daerahnya telah mengoperasikan empat PLTS sejak 2019 dan siap berkontribusi sekitar 10 GW dalam target pengembangan PLTS nasional 100 GW.
Di lain sisi, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menilai potensi energi surya di NTT yang mencapai sekitar 369.500 MWp serta intensitas radiasi matahari sebesar 4,8–5,1 kWh/m² per hari dapat menjadi solusi dedieselisasi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, UMKM, penyediaan air bersih, dan pariwisata melalui pemanfaatan energi bersih.(dnd/bpn)