BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM – Pemerintah pusat terus mendorong daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai kemandirian fiskal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Namun, upaya tersebut masih menjadi tantangan bagi sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Karangasem. Meski berbagai sektor pendapatan terus dioptimalkan, target PAD tahun 2026 dinilai belum cukup untuk mewujudkan kemandirian fiskal.
Ketua Pansus Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, menyampaikan bahwa dengan target PAD sebesar Rp511 miliar pada tahun 2026, Karangasem masih berada jauh dari kondisi ideal.
“Untuk mencapai kemandirian fiskal, kami perkirakan Karangasem membutuhkan PAD sekitar Rp1 triliun. Dengan angka itu, posisi keuangan daerah baru bisa dikatakan aman,” ujarnya usai rapat koordinasi Pansus I bersama BPKAD Karangasem, Selasa (14/4/2026).
Ia menegaskan, target tersebut menjadi tantangan besar yang harus dijawab melalui inovasi dan optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil diminta lebih agresif menggali sumber-sumber PAD yang selama ini belum maksimal.
Menurutnya, peningkatan PAD sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Kami harus memastikan potensi pendapatan benar-benar tergarap maksimal,” tegasnya.
Selain itu, pendekatan persuasif kepada wajib pajak juga dinilai penting untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, target pendapatan diharapkan dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
Sumardi berharap, jika target PAD tahun 2026 dapat tercapai atau bahkan terlampaui, hal tersebut bisa menjadi momentum untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya.
“Kalau target tahun ini tercapai, itu bisa menjadi pemicu untuk peningkatan di tahun 2027. Intinya, kita harus terus mendorong optimalisasi pendapatan demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.(st/bpn)