BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-28 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (25/3/2026), dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 sekaligus pidato satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III Ida Gede Komang Kresna Budi. Turut hadir Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta.
Dalam pidatonya, Gubernur Wayan Koster menegaskan, bahwa pembangunan Bali selama satu tahun terakhir dijalankan berdasarkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai arah pembangunan jangka panjang dalam kerangka Bali Era Baru.
“Visi ini menjadi fondasi pembangunan Bali secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan difokuskan pada enam bidang utama, yakni adat dan budaya, kesehatan dan pendidikan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan dan energi, serta transformasi digital dan keamanan.
Pada sektor adat dan budaya, pemerintah memperkuat pelestarian tradisi, penggunaan aksara Bali, serta berbagai kegiatan budaya sebagai jati diri krama Bali.
Di bidang kesehatan, capaian Universal Health Coverage (UHC) tetap terjaga di angka 95 persen dengan peningkatan kualitas layanan. Sementara itu, di sektor pendidikan, angka partisipasi SMA/SMK mencapai 94 persen, didukung program ‘Satu Keluarga Satu Sarjana’ untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Transformasi ekonomi dilakukan melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali yang mencakup sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Pada sektor pariwisata, Pungutan Wisatawan Asing (PWA) menghasilkan Rp369 miliar dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,46 juta orang sepanjang 2025.
“Pungutan wisatawan asing kami optimalkan untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan Bali,” kata Koster.
Di bidang infrastruktur, Pemprov Bali mendorong pembangunan sejumlah proyek strategis seperti shortcut Singaraja–Mengwitani, underpass Jimbaran, hingga jembatan penghubung antarwilayah. Selain itu, layanan Trans Metro Dewata diaktifkan kembali serta penggunaan kendaraan listrik terus didorong.
Sementara di sektor lingkungan, pengelolaan sampah berbasis sumber dipercepat dengan target penutupan TPA Suwung pada Agustus 2026, serta rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
“Kami berkomitmen mewujudkan Bali yang bersih dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pengembangan Bali sebagai pulau digital juga terus dilakukan melalui pembangunan Turyapada Tower yang ditargetkan beroperasi pada 2027, disertai penguatan sistem keamanan berbasis sinergi aparat dan masyarakat adat.
Sepanjang satu tahun terakhir, Pemprov Bali telah menerbitkan 10 Peraturan Daerah, 6 Peraturan Gubernur, 5 Instruksi Gubernur, serta 7 Surat Edaran guna memperkuat perlindungan budaya, lingkungan, dan perekonomian Bali.
Di sisi lain, Pemprov Bali juga mendukung sejumlah program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, program tiga juta rumah, serta program makan bergizi gratis.
Indikator makro pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan pengangguran 1,45 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 79,37 dengan usia harapan hidup 75,46 tahun.
Tak hanya itu, Pemprov Bali berhasil meraih berbagai penghargaan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut, nilai SAKIP kategori BB, serta Innovative Government Award 2025.
“Kami akan terus meningkatkan kinerja pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujar Koster.
Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan menuju Bali Era Baru.(bpn)